HASIL PENCARIAN
“Mahkamah Pidana Internasional”
Mahkamah Pidana Internasional Raih Penghargaan Hak Asasi Manusia Tertinggi Uni Eropa di Tengah Sanksi AS
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dianugerahi Sakharov Prize 2026 oleh Parlemen Eropa sebagai bentuk dukungan atas independensi peradilan di tengah tekanan dan sanksi dari Amerika Serikat.
Mahkamah Pidana Internasional Tegaskan Tetap Beroperasi di Tengah Sanksi Amerika Serikat
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan mandat peradilan internasional meskipun menghadapi sanksi dari Amerika Serikat yang menargetkan institusi tersebut.
ICC Nyatakan Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Layak Jalani Persidangan
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memutuskan bahwa mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte memiliki kapasitas mental yang layak untuk menjalani persidangan atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Delegasi Politala dan Polsub Jajaki Kerja Sama Vokasi Internasional di Guangxi Tiongkok
Delegasi Politeknik Negeri Tanah Laut bersama Politeknik Negeri Subang memperkuat kerja sama internasional di Guangxi, Tiongkok, dengan meninjau kompetisi vokasi dan meneken nota kesepahaman strategis.
Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi, Nyatakan Suket Penyetaraan SMA Gibran Tidak Sah
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah serta batal demi hukum.
Mahkamah Konstitusi Bacakan 20 Putusan Uji Materiil, dari Tiang Listrik PLN hingga UU PPRT
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan untuk 20 permohonan pengujian materiil undang-undang, termasuk perkara ketenagalistrikan terkait tiang listrik dan uji materi UU PPRT.
Polresta Sidoarjo Tangkap 8 WN Vietnam Terkait Jaringan Penipuan Daring Internasional
Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo mengamankan delapan warga negara asing asal Vietnam yang diduga terlibat dalam sindikat penipuan daring lintas negara dengan modus menyamar sebagai petugas registrasi kendaraan.
Mahkamah Konstitusi Bacakan 20 Putusan Uji Materi, dari Tiang Listrik PLN hingga UU PPRT
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan untuk 20 permohonan pengujian materiil undang-undang, termasuk perkara ketenagalistrikan terkait tiang listrik dan uji materi UU PPRT.
Mahkamah Agung Tolak Peninjauan Kembali, Bambang Pranoto Menang Sengketa Merek Kutus Kutus
Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Fazlie Hasniel Sugiharto, sehingga Bambang Pranoto dan PT Kutus Kutus Herbal mempertahankan kemenangan dalam sengketa merek.
Ahli Kemenkes Nilai Kasus Penandaan Produk Richard Lee Tidak Tepat Dibawa ke Ranah Pidana
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes Dr. Sundoyo menilai kasus dugaan pelanggaran pelabelan produk yang menjerat Richard Lee tidak tepat dipidanakan karena sanksi administrasi sudah efektif.
Luhut Usulkan Definisi Korupsi Sesuai Standar Internasional ke Prabowo
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan kajian agar definisi korupsi di Indonesia mengacu pada standar internasional yang berfokus pada penyuapan, bukan kerugian negara.
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Sesalkan Aksi Penyiraman Air oleh Koordinator AMPB terhadap Jubir PN Pati
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengecam insiden penyiraman air dan tudingan yang dilakukan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu terhadap juru bicara PN Pati dalam sebuah audiensi.
MK Tegaskan Kepala Daerah 'Terdakwa Politik' Kebal Pemberhentian Tanpa Usulan DPRD
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa tindak pidana politik tidak dapat diberhentikan sementara tanpa usulan dari DPRD.
Kapolri Luncurkan Aplikasi I-GHAS untuk Awasi Buronan Interpol
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia meluncurkan aplikasi Interpol Global Hit Alert System atau I-GHAS 24/7 guna memperkuat pengawasan terhadap buronan internasional dan pelaku kejahatan lintas negara di pintu perbatasan.
Mario Aji Awali Balapan Utama Moto2 Qatar di Posisi Ke-21
Pembalap Indonesia Mario Aji harus puas memulai balapan utama Moto2 Qatar 2026 dari posisi ke-21 setelah gagal menembus kualifikasi Q2 di Sirkuit Internasional Lusail.
Bareskrim Polri Bongkar TPPO Rekrut 58 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Eks TNI-Polri Ikut Terjerat
Bareskrim Polri membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus merekrut 58 WNI untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia, termasuk melibatkan mantan anggota TNI dan Polri.
PSI Pertanyakan Sikap Demokrat soal Putusan MA Terkait Suket Ijazah Gibran
Partai Solidaritas Indonesia mempertanyakan sikap Partai Demokrat yang buru-buru merespons putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Budi Arie Tegaskan Wapres Gibran Tak Mundur, Sebut Putusan MA Masalah Administrasi
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan mundur dari jabatannya menyusul putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan, karena hal tersebut dinilai sebagai persoalan administrasi negara.
Putusan MA Terkait Suket Ijazah Gibran Bergeser ke Ranah Politik, PDIP Singgung Hak Angket
Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu respons politik luas. PDIP menyinggung opsi hak angket di DPR, sementara Partai Golkar menyatakan akan mendalami putusan tersebut.
PDIP dan PKS Dorong Hak Angket Buntut Polemik Penyetaraan Ijazah Gibran
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera menjajaki penggunaan hak angket di DPR menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan surat penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah.
Tujuh UMKM Binaan Pertamina Raup Omzet Lebih dari Rp 121 Juta di Forum Energi ASCOPE Bali
Tujuh usaha mikro, kecil, dan menengah binaan PT Pertamina (Persero) mencatatkan total transaksi penjualan lebih dari Rp 121 juta dalam ajang internasional The 51st ASCOPE Council Meeting 2026 di Bali.
DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Bidik Harta Kejahatan Investasi Bodong untuk Korban
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan RUU Perampasan Aset dirancang untuk merampas harta pelaku tindak pidana investasi bodong dan kejahatan keuangan demi pemulihan hak ekonomi korban.
MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Penanggulangan Bencana oleh Korban Karhutla Palangka Raya
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU Penanggulangan Bencana yang diajukan oleh empat warga Palangka Raya korban karhutla terkait kepastian alokasi anggaran.
Unpatti dan Kemendag Latih 31 Mahasiswa Siapkan Produk Lokal Maluku Tembus Pasar Global
Universitas Pattimura bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan menggelar Pelatihan Persiapan Ekspor bagi 31 mahasiswa di Ambon guna mendorong produk lokal Maluku menembus pasar internasional.
Presiden Prabowo Belum Setujui Redefinisi Korupsi, Minta Kajian Mendalam
Presiden Prabowo Subianto menegaskan belum menyetujui usulan Dewan Ekonomi Nasional terkait perubahan definisi tindak pidana korupsi yang menghilangkan unsur kerugian negara dan meminta kajian lebih mendalam.
Barantin Gelar IQExpo 2026 untuk Dorong UMKM Tembus Pasar Global
Badan Karantina Indonesia menggelar Indonesia Quarantine Expo 2026 guna mempertemukan pelaku UMKM potensial ekspor dari 38 provinsi dan memperluas akses pasar internasional.
KPK Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Fadia Arafiq ke TPPU
Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dengan mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang.
Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana, Menko Yusril Siapkan Materi Bahas Definisi Korupsi
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan untuk membahas wacana definisi tindak pidana korupsi.
Menteri Hukum Supratman Minta Ditjen PP Kaji Konsekuensi Putusan MK soal UU Peradilan Militer
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk mengkaji konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan revisi Undang-Undang Peradilan Militer.
Yusril Ihza Mahendra Nilai Wacana Perubahan Definisi Korupsi Perlu Dikaji Mendalam
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan wacana perubahan definisi tindak pidana korupsi yang diusulkan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan masih memerlukan kajian mendalam dan penjelasan terperinci.