MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Penanggulangan Bencana oleh Korban Karhutla Palangka Raya

Kroniq.id, Palangka Raya — Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diajukan oleh empat warga Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Para pemohon merupakan korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menuntut kejelasan cakupan alokasi anggaran penanganan bencana.

Gugatan dengan nomor perkara 369/PUU-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh Damai Alam Usop, Krismes Santo Sihaloho, Davit Purwodesrantau, dan Paulus Alfons Yance Dhanarto. Dalam permohonannya, mereka menguji Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d UU Penanggulangan Bencana yang mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai melalui APBN dan APBD.

Para pemohon menyatakan mengalami kerugian konstitusional berupa hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat kualitas udara di Palangka Raya yang memburuk karena asap karhutla. Mereka meminta MK memberikan tafsir bersyarat agar frasa 'yang memadai' secara spesifik mencakup alokasi anggaran pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana secara terbuka dan bertanggung jawab.

Menanggapi permohonan tersebut, MK menilai dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana telah mencakup tiga tahapan sistematis sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU 24/2007, sehingga frasa 'yang memadai' tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem yang ada.

Menurut pertimbangan majelis hakim, kata 'memadai' berfungsi sebagai standar terbuka yang bersifat fleksibel guna menghadapi segala kondisi bencana tak terduga. MK berpendapat bahwa pemaknaan tambahan yang diajukan pemohon justru berpotensi menimbulkan parameter baru, menciptakan ketidakpastian hukum, serta mempersempit makna norma tersebut.