Menteri Hukum Supratman Minta Ditjen PP Kaji Konsekuensi Putusan MK soal UU Peradilan Militer

Kroniq.id, Jakarta Selatan — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) untuk mengkaji seluruh konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Kajian tersebut disiapkan sebagai bahan pembahasan lanjutan di tingkat kementerian dan lembaga.

Menurut Supratman, putusan lembaga peradilan konstitusi tersebut harus dibaca secara utuh dengan mencermati bagian pertimbangan hakim maupun amar putusan. Hal ini diperlukan agar pemerintah dapat memahami keseluruhan implikasi hukum sebelum menentukan langkah strategis atau kebijakan turunan.

"Sekarang kan kalau soal itu, pasti pada akhirnya nanti akan kita bahas di tingkat kementerian lembaga. Nanti sementara, saya minta Dirjen PP untuk menyusun terkait dengan apa konsekuensi dari putusan tersebut. Karena kan harus, harus utuh kita membacanya, baik di pertimbangannya maupun di amarnya," ujar Supratman di kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026).

Meski tengah menyiapkan kajian mendalam, Supratman menegaskan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi landasan penting dalam pembahasan revisi undang-undang di tingkat pembentuk undang-undang.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui perkara nomor 260/PUU-XXIII/2025 mengabulkan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. MK memberikan tenggat waktu paling lama dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan, dengan ketentuan undang-undang lama akan kehilangan kekuatan hukum mengikat jika revisi tidak dipenuhi.

Di sisi lain, pihak TNI sebelumnya telah menyatakan sikap untuk menghormati dan tunduk pada seluruh putusan Mahkamah Konstitusi. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas menyampaikan bahwa institusinya menjunjung tinggi prinsip negara hukum serta supremasi hukum yang berlaku di Indonesia.