Putusan MA Terkait Suket Ijazah Gibran Bergeser ke Ranah Politik, PDIP Singgung Hak Angket

Kroniq.id, Jakarta — Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah terus memicu diskursus politik nasional. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai putusan tersebut memperkuat persoalan mengenai tidak terpenuhinya persyaratan konstitusional dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Hasto menyebut dinamika hukum ini menegaskan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya di tengah dugaan penyalahgunaan wewenang.

Menurut Hasto, persoalan ijazah tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyangkut syarat fundamental yang diatur dalam konstitusi bagi seorang calon pemimpin. Ia juga menyinggung berbagai persoalan lain, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia sebelumnya. Terkait langkah lanjutan, Hasto menyatakan pihaknya tengah menjalin komunikasi dan dialog dengan sejumlah partai politik lain di parlemen untuk menyikapi situasi ini, mengingat kekuatan PDIP di DPR memerlukan dukungan lintas fraksi, termasuk menyinggung opsi penggunaan hak angket.

"Ya, kami hanya berdialog dengan beberapa partai, karena otomatis di DPR itu akan terjadi konsolidasi tersebut," ujar Hasto dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026). Ia menekankan bahwa persoalan ini merupakan kepentingan bangsa secara luas untuk mencegah krisis moral dan keteladanan yang berkepanjangan.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku terkejut atas putusan MA yang diterbitkan tidak lama setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati putusan hukum tersebut sebagai bagian dari komitmen terhadap negara hukum. Namun, Doli menilai persoalan ini kini telah bergeser sepenuhnya dari ranah hukum murni menjadi keputusan politik yang memerlukan kecermatan tingkat tinggi.

"Persoalannya kemudian adalah, dua putusan dari dua Mahkamah, institusi tertinggi hukum kita ini, bukan saja berkonsekuensi pada tindak lanjut atau langkah hukum berikutnya, namun dapat berimplikasi pada keputusan politik yang akan diambil," kata Doli, Minggu (1/11/2026). Ia memastikan internal Partai Golkar akan mempelajari salinan putusan secara lengkap karena menyangkut persoalan politik negara.

Sebelumnya, MA melalui putusan nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi yang diajukan oleh warga bernama Subhan terkait gugatan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Publik kini menantikan bagaimana sikap resmi masing-masing fraksi di parlemen dalam menyikapi implikasi hukum dan politik dari putusan tersebut.