Budi Arie Tegaskan Wapres Gibran Tak Mundur, Sebut Putusan MA Masalah Administrasi

Kroniq.id, Surakarta — Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Budi menegaskan bahwa putusan tersebut tidak akan membuat Gibran mundur dari jabatannya.

“Nggaklah (mundur dari jabatannya). Itu kan cuma suket, surat keterangan tidak bisa diterima,” kata Budi Arie saat mendampingi Jokowi bertemu relawan di Gedung Wanita, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Sabtu (31/10/2026). Ia menilai persoalan tersebut merupakan ranah administrasi negara dan bukan bagian dari rezim pemilu.

Putusan MA ini menuai beragam pandangan dari berbagai kalangan, termasuk partai politik dan aliansi masyarakat sipil. Sejumlah pihak, seperti Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) dan politisi dari beberapa partai, mendesak agar Gibran mundur secara kesatria atau agar DPR mengambil langkah konstitusional melalui mekanisme pengawasan di parlemen.

Di sisi lain, tim kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memengaruhi posisi kliennya sebagai wakil presiden. Menurutnya, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sempurna atau non-executable karena seluruh tahapan Pemilu 2024 telah selesai dan Gibran telah resmi dilantik.

Meski demikian, perdebatan mengenai implikasi hukum dan politik dari putusan kasasi MA ini terus bergulir di ruang publik, sementara pihak pendukung Gibran menegaskan komitmen untuk menghormati lembaga hukum tanpa mengaitkannya dengan kelangsungan jabatan eksekutif.