KRONIQ-IN LAW

KPK Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Fadia Arafiq ke TPPU

Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dengan mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang.

Kroniq News•27 Oktober 2026•10.30 WIB

Jawa Tengah

KPK umumkan pengembangan kasus Fadia Arafiq terkait dugaan TPPU — Arsip Foto-Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan Fadia Arafiq berjalan untuk mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (24/9/2026). Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dengan pidana lima tahun penjara, denda Rp250 juta, kewajiban membayar uang pengganti Rp2,69 miliar, dan pencabutan hak politik selama lima tahun karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus
Kredit foto: Aprillio Akbar/wsj

Kroniq.id, Pekalongan — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Penyidik kini mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai bagian dari pengembangan kasus tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa surat perintah penyidikan (sprindik) terkait pengembangan TPPU tersebut telah diterbitkan pada Oktober 2026. Kendati demikian, pihak lembaga antirasuah menyatakan belum ada tersangka yang ditetapkan dalam penyidikan pencucian uang ini.

Dalam proses pengusutan lanjutan ini, penyidik telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Salah satu saksi yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK adalah seorang ajudan Fadia Arafiq yang berinisial AJ.

Sebelumnya, Fadia Arafiq ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Maret 2026 dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jaksa Penuntut Umum menuntut Fadia dengan hukuman lima tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti.