Musim Hujan Mundur, BNPB Minta Pemda Siapkan Posko 24 Jam di 253 Daerah Rawan Banjir

Kroniq.id — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan 2026/2027 mundur sekitar 20 hingga 30 hari akibat fenomena El Nino. Sejumlah wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026, dengan potensi hujan lebat hingga ekstrem yang perlu diwaspadai dari akhir tahun hingga awal 2027.

Menanggapi kondisi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Berdasarkan pemetaan yang mengintegrasikan data BMKG, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), InaRISK, serta Kajian Risiko Bencana (KRB), tercatat ada sekitar 253 kabupaten/kota yang memiliki kerawanan banjir dan 202 kabupaten/kota rawan tanah longsor.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi BNPB Berton Panjaitan menjelaskan bahwa data historis menunjukkan potensi penduduk terdampak dari ancaman banjir dan longsor tersebut mencapai 113,8 juta jiwa. Namun, angka tersebut merupakan gambaran potensi paparan dan bukan prediksi bahwa seluruh wilayah akan mengalami bencana.

Adapun prioritas kewaspadaan diarahkan pada wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta wilayah lain yang memiliki ancaman dan paparan tinggi. Ancaman banjir perlu diantisipasi di daerah aliran sungai (DAS), dataran rendah, kawasan perkotaan, dan wilayah dengan sistem drainase yang belum memadai, sementara longsor mengancam kawasan perbukitan dan lereng curam.

Sebagai langkah antisipasi, Kepala BNPB telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2026–2027 yang ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Pemerintah daerah diminta memastikan posko penanganan darurat dapat beroperasi selama 24 jam dengan pembagian tugas personel yang jelas.

Selain kesiapan personel dari unsur BPBD, TNI, Polri, hingga relawan, pemerintah daerah juga diinstruksikan untuk memastikan ketersediaan logistik darurat, peralatan evakuasi, serta penguatan sistem peringatan dini hingga tingkat desa dan kelurahan agar informasi dari BMKG dapat diteruskan menjadi tindakan nyata bagi masyarakat.