Luhut Usulkan Definisi Korupsi Sesuai Standar Internasional ke Prabowo

Kroniq.id, Jakarta — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hasil kajian mengenai penyesuaian definisi tindak pidana korupsi di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, usulan agar unsur kerugian negara tidak lagi dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi diajukan demi menyesuaikan dengan standar global.

Dalam paparannya, Luhut menjelaskan bahwa kajian dari tim DEN mengusulkan agar definisi rasuah di Indonesia merujuk pada standar Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UN Charter atau UNCAC yang telah diratifikasi pemerintah sejak 20 tahun lalu. Berdasarkan konvensi internasional tersebut, definisi korupsi secara spesifik menitikberatkan pada tindakan penyuapan atau bribery.

Sebelum penyampaian kajian ini, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi bidang ekonomi. Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 15.30 WIB tersebut turut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

Menurut Luhut, Presiden Prabowo telah menyetujui usulan kajian dari tim DEN tersebut agar sistem penanganan korupsi di Tanah Air dapat memiliki standar internasional. Ia menilai bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang masih menerapkan unsur kerugian negara dalam menjerat tindak pidana korupsi.

Penerapan aturan kerugian negara selama ini dinilai memberikan beban tersendiri bagi dunia usaha di Indonesia, termasuk bagi badan pelat merah seperti Danantara dalam menjalankan aksi korporasi. Setiap kegiatan bisnis selalu memiliki elemen risiko yang melekat, sehingga aturan yang berlaku perlu disesuaikan.

Melalui penyesuaian definisi korupsi yang berpatokan pada konvensi PBB ini, pemerintah berharap iklim investasi serta aktivitas bisnis nasional dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih baik tanpa dihantui kekhawatiran terkait estimasi kerugian bisnis.

Langkah penyesuaian regulasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kompetitif sekaligus menyelaraskan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dengan praktik-praktik terbaik di kancah internasional.