Presiden Prabowo Belum Setujui Redefinisi Korupsi, Minta Kajian Mendalam

Kroniq.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyatakan belum sepenuhnya menyetujui rencana pendefinisian ulang atau redefinisi korupsi di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar pemerintah merevisi definisi korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi. Usulan tersebut mengeklaim bahwa definisi korupsi seharusnya berfokus pada penyuapan dan tidak menyertakan unsur kerugian negara.

Menanggapi hal tersebut, Yusril menegaskan bahwa presiden meminta agar wacana ini dikaji secara lebih mendalam. Menurutnya, pemerintah ingin merumuskan pengertian korupsi yang paling sesuai dengan situasi dan tantangan yang dihadapi oleh negara.

Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo berpendirian unsur kerugian negara merupakan aspek yang tidak boleh dilupakan dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap praktik-praktik seperti 'under-invoicing' di sektor pertambangan maupun pelanggaran lain yang dapat menguras kekayaan bangsa.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menegaskan bahwa usulan perubahan definisi korupsi masih sebatas diskusi dan belum menjadi keputusan final pemerintah. Pembahasan terkait perubahan undang-undang memerlukan proses panjang dan matang sebelum dapat ditindaklanjuti secara resmi.