Yusril Ihza Mahendra Nilai Wacana Perubahan Definisi Korupsi Perlu Dikaji Mendalam

Kroniq.id, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan wacana perubahan definisi tindak pidana korupsi yang diusulkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati. Menurutnya, usulan tersebut masih sebatas wacana sehingga memerlukan penjelasan lebih terperinci mengenai substansinya.

Yusril menjelaskan, gagasan yang disampaikan DEN saat ini masih berada pada tataran garis besar dan belum menyentuh detail persoalan hukum materiil maupun formil. Penyesuaian definisi korupsi yang dikaitkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC) tersebut dinilai harus melalui pendalaman yang komprehensif.

Dalam agenda lanjutan, Yusril mengungkapkan bahwa dirinya dijadwalkan menghadiri undangan dari DEN untuk membahas persoalan tersebut secara langsung. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum bagi DEN untuk memaparkan substansi usulan sekaligus mendengarkan pandangan terkait dinamika hukum pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Lebih lanjut, Yusril mengenang pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman ketika melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Ia juga tercatat pernah menandatangani UNCAC di Markas Besar PBB di New York pada 2003 serta mengajukan rancangan undang-undang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun yang sama.

Ia menegaskan bahwa setiap perubahan regulasi harus berpijak pada pemahaman sejarah pembentukan hukum yang utuh agar tidak didorong oleh respons sesaat terhadap polemik yang berkembang. Evaluasi objektif terhadap kekuatan dan kelemahan aturan yang berlaku menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.