PDIP dan PKS Dorong Hak Angket Buntut Polemik Penyetaraan Ijazah Gibran

Kroniq.id, Jakarta — Polemik mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon Subhan Palal. Menanggapi putusan tersebut, sejumlah partai politik seperti PDI Perjuangan dan PKS mulai menjajaki penggunaan hak angket di DPR.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya serius mempertimbangkan opsi hak angket tersebut. Menurutnya, komunikasi dengan sejumlah fraksi di parlemen, termasuk PKS, telah dilakukan guna membahas persoalan ini secara mendalam.

Berdasarkan putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026, majelis hakim membatalkan putusan judex facti dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Putusan tersebut juga memerintahkan agar Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019 ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Di sisi lain, Mahkamah Agung sebelumnya menjadwalkan konferensi pers terkait perkara ini melalui Biro Hukum dan Humas. Namun, agenda tersebut dibatalkan karena pihak biro hukum belum menerima salinan resmi putusan secara utuh sehingga belum dapat memberikan keterangan secara rinci kepada publik.