Mahkamah Konstitusi Bacakan 20 Putusan Uji Materiil, dari Tiang Listrik PLN hingga UU PPRT

Kroniq.id, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan terhadap 20 permohonan pengujian materiil atau judicial review undang-undang pada Kamis. Sidang tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pada pukul 09.30 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Berdasarkan pantauan melalui laman resmi MK RI, 20 perkara pengujian undang-undang yang diputus mencakup berbagai bidang hukum, di antaranya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Agung, Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Hukum Perdata, hingga regulasi terkait penanggulangan bencana dan pekerja rumah tangga.

Salah satu perkara yang menarik perhatian adalah permohonan Nomor 372/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh Deva Nanda Adnan, seorang pelaut asal Magetan, Jawa Timur. Ia menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam permohonannya, pemohon mempersoalkan keberadaan dua tiang listrik milik PT PLN (Persero) yang berdiri di atas tanah pribadinya tanpa kejelasan kompensasi serta status kepemilikan tanah tersebut. Selain itu, terdapat pula permohonan Nomor 352/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang diajukan oleh Ferdinan Olla, seorang pekerja rumah tangga asal Nusa Tenggara Timur.

Ferdinan menjadi pihak pertama yang menggugat UU PPRT yang baru disahkan pada 2026. Ia mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) UU PPRT yang mengatur ketentuan mengenai iuran jaminan sosial serta mekanisme penyelesaian perselisihan antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja.