ASEAN Society for Medical Law Resmi Terbentuk, Indonesia Bakal Jadi Tuan Rumah Kongres Perdana

Kroniq.id, Batam — Sejumlah praktisi dan akademisi dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara secara resmi membentuk ASEAN Society for Medical Law di Batam, Kepulauan Riau, pada Sabtu, 7 November 2026. Pembentukan wadah regional ini diinisiasi oleh Governor World Association for Medical Law (WAML), M Nasser, guna memperkuat kerja sama serta pengembangan hukum medis di tingkat regional.

Menurut M Nasser, penguatan hukum kesehatan dan medis di kawasan ini sangat diperlukan seiring meningkatnya rujukan, interaksi, hingga pelayanan bersama antara fasilitas kesehatan dan dokter antarnegara anggota ASEAN. Dengan populasi kawasan yang mencapai 650 juta jiwa, pengembangan hukum medis dinilai perlu memperhatikan keseimbangan proporsional antara perlindungan hak pasien serta tenaga kesehatan.

Sidang pembentukan yang berlangsung di Batam Hills Golf Resort, Batu Aji, tersebut juga menghasilkan keputusan mufakat untuk menunjuk Dr. Fajri Israq M.H. sebagai ketua umum pertama. Fajri merupakan delegasi asal Indonesia yang berprofesi sebagai dosen sekaligus Direktur RS Graha Hermine Batam.

Selain menetapkan susunan kepengurusan, sidang pleno tersebut resmi menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan kongres pertama ASEAN Society for Medical Law. Agenda akbar tersebut direncanakan bakal berlangsung pada April atau Mei 2027, dengan Yogyakarta serta sejumlah wilayah lain di Indonesia sebagai kandidat lokasi pelaksanaan.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah akademisi turut menyampaikan pandangan terkait arah pengembangan hukum medis. Dosen Fakultas Hukum National University of Singapore, Profesor A. Kumaralingam, menekankan pentingnya orientasi pada perlindungan kepentingan pasien. Sementara itu, Profesor Nguyen Thi Bao Anh dari College of Law Nam Can Tho University, Vietnam, menyoroti perlunya negara-negara ASEAN mengejar ketertinggalan dalam penegakan hukum medis yang memiliki karakteristik khusus berbeda dari hukum umum.

Agenda utama dari organisasi baru ini meliputi penguatan kerja sama pendidikan dan pengajaran hukum medis di berbagai program studi ilmu hukum negara-negara ASEAN. Para delegasi berharap kolaborasi ini mampu mendorong revisi regulasi di masing-masing negara sehingga penanganan sengketa medis atau medical dispute dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sesuai karakteristik sektor kesehatan, bukan dengan pendekatan hukum umum.