MK Tegaskan Kepala Daerah 'Terdakwa Politik' Kebal Pemberhentian Tanpa Usulan DPRD

Kroniq.id, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait syarat pemberhentian sementara kepala daerah tanpa usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa aturan pemberhentian tersebut memberikan pengecualian khusus terhadap kepala daerah yang menjadi terdakwa tindak pidana politik.

Putusan atas perkara nomor 365/PUU-XXIV/2026 tersebut dibacakan dalam sidang terbuka di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, dan disiarkan langsung melalui saluran resmi. Permohonan uji materi ini diajukan oleh pemohon bernama Terence Cameron terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, korupsi, terorisme, makar, kejahatan terhadap keamanan negara, atau perbuatan yang memecah belah NKRI dapat diberhentikan sementara. Kendati demikian, ketentuan tersebut secara tegas mengecualikan tindak pidana kealpaan serta tindak pidana politik.

MK mendefinisikan tindak pidana politik sebagai suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif semata-mata karena pelakunya memiliki pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menjelaskan bahwa pembatasan jenis tindak pidana perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum tata negara.

Selain itu, Mahkamah juga mengubah pemaknaan terkait waktu berlakunya pemberhentian sementara tersebut. Jika sebelumnya frasa dalam undang-undang dinilai belum memberikan kepastian waktu, MK menegaskan bahwa pemberhentian sementara mulai berlaku terhitung sejak perkara pidana tersebut tercatat secara resmi dalam buku registrasi di pengadilan.

Putusan penting ini turut diwarnai oleh pendapat berbeda atau dissenting opinion dari dua Hakim Konstitusi, yakni Saldi Isra dan Adies Kadir, yang berpandangan bahwa pemohon seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.