Ahli Kemenkes Nilai Kasus Penandaan Produk Richard Lee Tidak Tepat Dibawa ke Ranah Pidana

Kroniq.id, Kabupaten Tangerang — Perkara dugaan pelanggaran hukum yang menjerat dokter spesialis kecantikan Richard Lee kembali bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Dalam persidangan lanjutan tersebut, majelis hakim mendengarkan keterangan dari saksi ahli hukum kesehatan terkait polemik penandaan produk kosmetik.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Dr. Sundoyo, yang hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan mengungkapkan pandangannya bahwa persoalan pelabelan produk tidak sepatutnya langsung diproses melalui jalur pidana. Menurutnya, regulasi yang berlaku secara bertingkat telah mengatur sanksi yang sesuai.

Sundoyo menjelaskan bahwa mulai dari tingkat undang-undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Badan POM, sanksi yang ditetapkan untuk pelanggaran penandaan produk adalah sanksi administratif. Oleh karena itu, ia menilai langkah hukum mengarahkan perkara tersebut ke ranah pidana kurang tepat.

Lebih lanjut, ia menyinggung asas ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Menurut Sundoyo, asas tersebut tidak perlu diterapkan apabila mekanisme administratif seperti pencabutan dan penarikan produk terbukti efektif menyelesaikan masalah.

Perseteruan hukum ini sendiri berawal dari polemik pengujian laboratorium produk perawatan kulit yang melibatkan laporan serta saling lapor antara Richard Lee dan pihak pelapor terkait izin edar serta klaim produk. Di sisi lain, majelis hakim sebelumnya telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan bagi Richard Lee pada pertengahan Oktober 2026.