DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Bidik Harta Kejahatan Investasi Bodong untuk Korban

Kroniq.id, Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dirancang untuk bisa merampas harta pelaku pidana investasi bodong demi pemulihan kerugian korban. Selama ini, sistem peradilan pidana konvensional dinilai terlalu berfokus pada penghukuman badan, bukan pada pemulihan kerugian korban kejahatan keuangan.

Menurut Habiburokhman, kejahatan di sektor keuangan yang asetnya dapat disasar meliputi investasi bodong, perdagangan saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar, hingga penipuan penyelenggaraan ibadah umrah. Praktik penegakan hukum selama ini menunjukkan para korban kejahatan tersebut sangat kesulitan untuk mendapatkan kembali restitusi atau ganti rugi.

Ia menilai para pelaku kejahatan sering kali memilih menjalani hukuman penjara demi mengamankan aset hasil kejahatannya atau menyembunyikannya melalui pencucian uang sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kasus-kasus tersebut tercermin dalam skandal binary option seperti Binomo dan Quotex, robot trading seperti DNA Pro hingga First Travel.

Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi III mengusulkan penguatan pada Pasal 38 ayat (3) RUU Perampasan Aset agar putusan perkara diarahkan untuk dimasukkan ke kas negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada korban maupun pihak yang berhak. Klausul ini menjadi kunci agar hakim mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.

Melalui mekanisme gugatan terhadap aset dalam regulasi tersebut, negara dinilai tidak perlu lagi menunggu proses pidana pelaku yang memakan waktu bertahun-tahun. Hukum diharapkan hadir memulihkan hak ekonomi masyarakat yang dirampas, bukan sekadar mengisi pundi-pundi kas negara.