PSI Pertanyakan Sikap Demokrat soal Putusan MA Terkait Suket Ijazah Gibran

Kroniq.id, Jakarta — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus merespons pernyataan Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon yang sebelumnya menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur atau dimundurkan dari jabatannya. Saran tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah.

Bestari heran lantaran Partai Demokrat dinilai terlalu terburu-buru dalam menyikapi putusan hukum tersebut. Ia mempertanyakan apakah salinan putusan resmi dari MA telah diakses secara langsung dan dipublikasikan ke hadapan publik secara luas.

Menurut Bestari, jika salinan putusan tersebut belum resmi dirilis atau dicatat dalam lembaran negara, pernyataan yang disampaikan oleh pihak Demokrat seharusnya belum layak untuk disebarluaskan dan dikonsumsi oleh masyarakat secara luas.

Lebih lanjut, Bestari menduga ketergesa-gesaan tersebut dilandasi oleh motif politik tertentu. Ia bahkan melontarkan pertanyaan bernada sindiran terkait apakah langkah tersebut berkaitan dengan upaya pencalonan posisi wakil presiden.

Pihak PSI menegaskan bahwa mereka akan tetap menunggu salinan resmi putusan Mahkamah Agung sebelum mendalami substansi hukum yang melandasi keputusan tersebut bersama-sama. PSI juga mengingatkan seluruh pihak agar bersikap bijak dan tidak memicu perdebatan yang dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.