Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Sesalkan Aksi Penyiraman Air oleh Koordinator AMPB terhadap Jubir PN Pati

Kroniq.id — Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) secara tegas menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, kepada juru bicara Pengadilan Negeri (PN) Pati, Retno Lastiani. Peristiwa tersebut terjadi di gedung PN Pati pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Juru bicara MA, Heru Pramono, menyatakan bahwa pimpinan Mahkamah Agung menyesalkan kejadian tersebut serta menyampaikan keprihatinan dan dukungan penuh kepada Retno Lastiani beserta seluruh jajaran PN Pati. MA menilai tindakan penyiraman tersebut tidak dapat dibenarkan dalam bentuk penyampaian pendapat, masukan, maupun pengaduan kepada pengadilan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden bermula ketika Botok mendampingi seorang warga untuk melakukan audiensi dengan pihak pengadilan di PN Pati pada Jumat (9/10/2026). Menjelang akhir audiensi, situasi mendadak memanas ketika Botok melontarkan tuduhan bahwa terdapat hakim yang menerima uang sebesar Rp 1 miliar, yang kemudian diikuti dengan tindakan menyiramkan air mineral ke arah Retno Lastiani selaku juru bicara PN Pati.

Dalam konferensi pers di gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026), Heru Pramono menegaskan bahwa tindakan tersebut mengarah pada perbuatan merendahkan harkat dan martabat lembaga peradilan. Ia memastikan bahwa MA tidak akan menoleransi segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap hakim maupun aparatur pengadilan yang sedang menjalankan tugas kedinasan, serta akan memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Senada dengan MA, Komisi Yudisial (KY) juga memberikan sorotan tajam atas insiden tersebut. Juru bicara KY, Anita Kadir, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (12/10/2026), menilai tindakan yang dilakukan oleh Botok tergolong sebagai perilaku tidak pantas di pengadilan atau misbehaving in court, serta telah menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan atau scandalising the court.

Sebagai langkah lanjutan, KY menyatakan komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada hakim melalui pelaksanaan tugas advokasi. KY juga telah meminta PN Pati berkoordinasi terkait dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) serta pengamanan penanganan perkara nomor 5/Pid.Pra/2026/PN.Pti.

Selain menyerahkan proses hukum atas insiden tersebut kepada pihak pengadilan tingkat pertama atau satuan kerja terkait, KY turut mendorong penerapan efektif Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Pengadilan dan Persidangan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.