Mahkamah Pidana Internasional Tegaskan Tetap Beroperasi di Tengah Sanksi Amerika Serikat

Kroniq.id — Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyatakan penolakan tegas terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap institusi tersebut. Langkah pembatasan yang diberlakukan Washington dinilai sebagai tindakan tanpa preseden yang menyasar lembaga peradilan independen pemegang mandat penegakan hukum internasional.

Presiden ICC Tomoko Akane menegaskan bahwa pengadilan tidak akan gentar dan akan terus melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum serta bukti yang ada demi keadilan para korban kejahatan berat. Menurut catatan lembaga, sanksi ini memperluas langkah sebelumnya yang telah menargetkan 13 pejabat independen ICC, termasuk para hakim dan jaksa.

Di tengah tekanan tersebut, pihak pengadilan telah mengambil berbagai langkah mitigasi operasional untuk melindungi aktivitas lembaga. Deputi Jaksa ICC Nazhat Shameem Khan sebelumnya menjelaskan bahwa pengadilan telah memindahkan sistem perangkat lunak perkantoran ke platform terbuka serta mengatur langkah pengamanan untuk kelangsungan perbankan, asuransi, dan penggajian staf.

Uni Eropa menyatakan dukungan penuh terhadap keberlangsungan lembaga peradilan internasional ini. Dalam kesimpulan Dewan Eropa, para pemimpin negara anggota mendesak Amerika Serikat untuk membatalkan sanksi tersebut sekaligus memastikan perlindungan hukum serta akses layanan keuangan bagi operasional mahkamah.