Mahkamah Pidana Internasional Raih Penghargaan Hak Asasi Manusia Tertinggi Uni Eropa di Tengah Sanksi AS

Kroniq.id — Mahkamah Pidana Internasional (ICC) resmi dianugerahi Sakharov Prize for Freedom of Thought oleh Parlemen Eropa. Penghargaan hak asasi manusia tertinggi di kawasan Eropa tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap independensi lembaga peradilan yang berbasis di Den Haag, Belanda, di tengah tekanan dan sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Presiden ICC Hakim Tomoko Akane menyampaikan apresiasi atas pengakuan tersebut. Menurutnya, penghargaan ini datang pada saat mahkamah dan para pejabatnya menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk sanksi yang bertujuan mengganggu mandat yudisial pengadilan internasional tersebut.

Sanksi dari Washington sendiri diumumkan menyusul langkah ICC yang menyelidiki kejahatan perang serta mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kebijakan sanksi tersebut kian diperketat setelah mantan hakim ICC, Navi Pillay, memimpin laporan PBB yang menyimpulkan adanya dugaan genosida di Gaza.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyambut baik keputusan tersebut dan menegaskan bahwa ICC harus bebas menjalankan misinya secara independen tanpa tekanan maupun intimidasi. Dukungan serupa juga disuarakan oleh para pemimpin politik di Parlemen Eropa yang menilai langkah ini sebagai pesan perlawanan terhadap upaya melemahkan hukum internasional.

Pemilihan ICC sebagai pemenang penghargaan sempat melalui jalan berliku di internal parlemen akibat kebuntuan dukungan antarkandidat. Namun, perolehan suara berhasil dikunci setelah kelompok sayap kanan Patriots for Europe memutuskan untuk abstain, sehingga kubu pendukung ICC mampu mengamankan mayoritas suara relatif.