Mahkamah Konstitusi Bacakan 20 Putusan Uji Materi, dari Tiang Listrik PLN hingga UU PPRT
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan untuk 20 permohonan pengujian materiil undang-undang, termasuk perkara ketenagalistrikan terkait tiang listrik dan uji materi UU PPRT.

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 352/PUU-XXIV/2026 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, Rabu (14/10/2026). Humas/Bay
Kroniq.id, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan terhadap 20 permohonan pengujian materiil undang-undang pada Kamis, 29 Oktober 2026. Berdasarkan jadwal, persidangan yang mengadili berbagai perkara mulai dari undang-undang ketenagalistrikan hingga perlindungan pekerja rumah tangga ini dilangsungkan pukul 09.30 WIB.
Sejumlah perkara yang menarik perhatian publik turut masuk dalam daftar pengujian materiil tersebut. Di antaranya adalah permohonan Nomor 372/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh Deva Nanda Adnan, seorang pelaut asal Magetan, Jawa Timur. Ia menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Dalam permohonannya, Deva mempersoalkan keberadaan dua tiang listrik milik PT PLN (Persero) yang berdiri di atas tanah pribadinya tanpa kejelasan kompensasi serta status tanah. Selain itu, terdapat pula permohonan Nomor 352/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Permohonan terkait UU PPRT tersebut diajukan oleh Ferdinan Olla, seorang pekerja rumah tangga asal Nusa Tenggara Timur. Ia tercatat sebagai orang pertama yang menggugat undang-undang tersebut, dengan menyoroti aturan mengenai iuran jaminan sosial serta mekanisme penyelesaian perselisihan antara PRT dan pemberi kerja.
Selain dua perkara tersebut, sidang hari ini juga mencakup putusan untuk berbagai undang-undang lainnya. Beberapa di antaranya meliputi pengujian materiil terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
(af)
For You
PILIHAN KRONIQ
Aksi Bela Indonesia Serukan Penguatan Pasal 33 UUD 1945 hingga Penegakan Hukum
9 November 2026

Dapat Kado Stan Gratis di HUT Lamsel, Omzet Pedagang UMKM Lamsel Naik Berkali-kali Lipat
12 November 2026

Presiden Prabowo Terima Sepuluh Mantan Kapolri di Hambalang
9 November 2026

8 Tempat Wisata Dekat Malioboro, Bisa Dijajal dengan Jalan Kaki
9 November 2026

Sungai Martapura Tertutup Ilung, Akses Transportasi Air dan Wisata Susur Sungai Lumpuh
9 November 2026

Musim Hujan Mundur, BNPB Minta Pemda Siapkan Posko 24 Jam di 253 Daerah Rawan Banjir
9 November 2026
Berita Terbaru

Dapat Kado Stan Gratis di HUT Lamsel, Omzet Pedagang UMKM Lamsel Naik Berkali-kali Lipat
12 November 2026

Presiden Prabowo Terima Sepuluh Mantan Kapolri di Hambalang
9 November 2026

8 Tempat Wisata Dekat Malioboro, Bisa Dijajal dengan Jalan Kaki
9 November 2026

Sungai Martapura Tertutup Ilung, Akses Transportasi Air dan Wisata Susur Sungai Lumpuh
9 November 2026

Musim Hujan Mundur, BNPB Minta Pemda Siapkan Posko 24 Jam di 253 Daerah Rawan Banjir
9 November 2026

Polda Metro Jaya Sediakan Layanan Samsat Keliling di 14 Titik Jadetabek
9 November 2026
Komentar (0)
Jaga diskusi tetap sopanBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.
