Terkini
KRONIQ-IN LAW

Mahkamah Konstitusi Bacakan 20 Putusan Uji Materi, dari Tiang Listrik PLN hingga UU PPRT

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan untuk 20 permohonan pengujian materiil undang-undang, termasuk perkara ketenagalistrikan terkait tiang listrik dan uji materi UU PPRT.

Kroniq News••11.04 WIB
Pemohon Uji UU PPRT Mangkir Sidang

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 352/PUU-XXIV/2026 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, Rabu (14/10/2026). Humas/Bay

Kroniq.id, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan terhadap 20 permohonan pengujian materiil undang-undang pada Kamis, 29 Oktober 2026. Berdasarkan jadwal, persidangan yang mengadili berbagai perkara mulai dari undang-undang ketenagalistrikan hingga perlindungan pekerja rumah tangga ini dilangsungkan pukul 09.30 WIB.

Sejumlah perkara yang menarik perhatian publik turut masuk dalam daftar pengujian materiil tersebut. Di antaranya adalah permohonan Nomor 372/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh Deva Nanda Adnan, seorang pelaut asal Magetan, Jawa Timur. Ia menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Dalam permohonannya, Deva mempersoalkan keberadaan dua tiang listrik milik PT PLN (Persero) yang berdiri di atas tanah pribadinya tanpa kejelasan kompensasi serta status tanah. Selain itu, terdapat pula permohonan Nomor 352/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Permohonan terkait UU PPRT tersebut diajukan oleh Ferdinan Olla, seorang pekerja rumah tangga asal Nusa Tenggara Timur. Ia tercatat sebagai orang pertama yang menggugat undang-undang tersebut, dengan menyoroti aturan mengenai iuran jaminan sosial serta mekanisme penyelesaian perselisihan antara PRT dan pemberi kerja.

Selain dua perkara tersebut, sidang hari ini juga mencakup putusan untuk berbagai undang-undang lainnya. Beberapa di antaranya meliputi pengujian materiil terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

(af)

For You

PILIHAN KRONIQ

Berita Terbaru

Komentar (0)

Jaga diskusi tetap sopan

Komentar ditinjau sebelum ditampilkan untuk publik.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.