HASIL PENCARIAN
“KUM Peduli”
Program KUM Peduli Diluncurkan di Kalbar untuk Perluas Akses Pembiayaan UMKM
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama OJK meluncurkan program Kredit Usaha Mikro (KUM) Peduli guna memperluas akses pembiayaan formal bagi pelaku UMKM dengan skema subsidi bunga dari dana CSR.
Aksi Bela Indonesia Serukan Penguatan Pasal 33 UUD 1945 hingga Penegakan Hukum
Massa bersama sejumlah tokoh dan pimpinan ormas menggelar Aksi Rakyat Bela Indonesia di Jakarta untuk menyampaikan lima tuntutan, mulai dari penguatan Pasal 33 UUD 1945 hingga penegakan hukum.
Tim Kuasa Hukum Gibran Tolak Pencabutan Gugatan Denny Indrayana di PTUN
Tim kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menolak permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat di PTUN Jakarta terkait surat penyetaraan pendidikan.
Pemerintah Kaji Definisi Keuangan Negara dan Korupsi untuk Berikan Kepastian Hukum
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pengertian keuangan negara perlu diperjelas guna memastikan kerugian pengelolaan BUMN atau risiko bisnis tidak serta-merta dikategorikan sebagai korupsi.
Jaksa Tuntut Hukuman Seumur Hidup untuk Francis Kaufmann dalam Kasus Pembunuhan Villa Pamphili
Kejaksaan di Roma menuntut hukuman seumur hidup dengan isolasi siang hari selama tiga tahun bagi Francis Kaufmann, terdakwa pembunuhan berencana terhadap pasangan dan putrinya di Taman Villa Pamphili.
Kemenkum Gratiskan 19 Layanan Pencatatan Hak Cipta dan Pemblokiran Situs Bajakan
Kementerian Hukum memberlakukan tarif nol rupiah untuk 19 jenis layanan pencatatan hak cipta serta layanan pemblokiran situs bajakan guna memperluas perlindungan hukum dan mendukung industri kreatif.
Kementerian Hukum Blokir 700 Ribu Badan Usaha yang Belum Laporkan Pemilik Manfaat
Kementerian Hukum mengambil tindakan tegas dengan memblokir sekitar 700.000 badan usaha dan yayasan yang belum melaporkan pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership (BO) dari total sekitar 3,8 juta badan usaha di Indonesia.
Menteri Hukum Supratman Minta Ditjen PP Kaji Konsekuensi Putusan MK soal UU Peradilan Militer
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk mengkaji konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan revisi Undang-Undang Peradilan Militer.
Imigrasi Juanda Tahan WNA Suriah Pemilik Restoran di Sidoarjo karena Dokumen Palsu
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda mengamankan seorang warga negara asing asal Suriah berinisial F.D. alias D.W. yang diduga memalsukan dokumen keimigrasian dan mengelola restoran tanpa izin di Sidoarjo.
Keluarga dan Kuasa Hukum Desak Transparansi CCTV dalam Kasus Penembakan Polisi di Tangsel
Tim kuasa hukum Bharatu Laurentius Valdo Fernandez Lewai mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk membuka rekaman CCTV dan bukti lain secara transparan dalam kasus penembakan sesama anggota Polri di Mako Polairud Pondok Cabe.
Kementerian Hukum Targetkan Sistem E-Notary Berbasis AI Rampung Akhir 2026
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menargetkan pengembangan sistem e-Notary berbasis kecerdasan buatan dapat rampung pada akhir tahun 2026 untuk memperkuat efisiensi dan tata kelola layanan kenotariatan.
Menteri Hukum Supratman Serap Aduan Lewat Forum Pasti Ada Solusi di Semarang
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerap berbagai aduan dan permasalahan notaris serta masyarakat melalui forum Pasti Ada Solusi di Semarang, Jumat.
DEN Usulkan Penyempurnaan UU Tipikor dan Adopsi Delik UNCAC untuk Kepastian Hukum
Dewan Ekonomi Nasional menegaskan rekomendasi penyempurnaan UU Tipikor tidak menghapus unsur kerugian negara, melainkan berfokus pada kejelasan pembuktian dan perluasan delik antikorupsi.
Penyaluran Kredit Program Pemerintah Tembus Rp2.440 Triliun, NPL Terjaga di 2,13 Persen
Penyaluran Kredit Program Pemerintah secara kumulatif mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad hingga akhir Oktober 2026, dengan rasio NPL yang tetap terjaga rendah di level 2,13 persen.
Kementerian Kehutanan Tetapkan Dua Korporasi Tersangka Karhutla di Kalimantan, Satu Diantaranya PMA
Kementerian Kehutanan melalui Ditjen Gakkum menetapkan dua korporasi, PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah yang merupakan perusahaan penanaman modal asing, sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan.
WALHI Desak Bareskrim Polri Buka Identitas 20 Korporasi Tersangka Karhutla ke Publik
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak Bareskrim Polri untuk segera membuka identitas 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna memastikan transparansi penegakan hukum.
Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi, Nyatakan Suket Penyetaraan SMA Gibran Tidak Sah
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah serta batal demi hukum.
KPK Lanjutkan Penggeledahan Enam Perusahaan Terafiliasi PT Djarum Terkait Kasus Cukai
Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penggeledahan di enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik terkait penyidikan dugaan korupsi penerimaan negara yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.
Terdakwa Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Jepara Dituntut 12 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jepara dengan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta kewajiban membayar restitusi.
Mahasiswa Trisakti Gelar Aksi Unjuk Rasa di Istana Negara, Usung Tiga Tuntutan Utama
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti bersama elemen mahasiswa lainnya menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara, Jakarta, untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah dan membawa tiga tuntutan rakyat atau Tritura.
Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana, Menko Yusril Siapkan Materi Bahas Definisi Korupsi
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan untuk membahas wacana definisi tindak pidana korupsi.
Komisi III DPR dan Akademisi FHUI Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR RI menggandeng akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, termasuk mengusulkan empat pilar utama dalam mekanisme hukum.
Yusril Ihza Mahendra Nilai Wacana Perubahan Definisi Korupsi Perlu Dikaji Mendalam
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan wacana perubahan definisi tindak pidana korupsi yang diusulkan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan masih memerlukan kajian mendalam dan penjelasan terperinci.
Polri Kerahkan 210 Personel Gabungan Tangani Karhutla di Kalimantan Timur dan Tengah
Kepolisian Republik Indonesia mengerahkan 210 personel gabungan dari Korps Brimob dan Bareskrim untuk mempercepat pemadaman, mitigasi, serta penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Ahli Kemenkes Nilai Kasus Penandaan Produk Richard Lee Tidak Tepat Dibawa ke Ranah Pidana
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes Dr. Sundoyo menilai kasus dugaan pelanggaran pelabelan produk yang menjerat Richard Lee tidak tepat dipidanakan karena sanksi administrasi sudah efektif.
Yusril Nilai Wacana Redefinisi Korupsi Usulan Luhut Perlu Dikaji Mendalam
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan wacana perubahan definisi tindak pidana korupsi yang diusulkan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan masih memerlukan pengkajian mendalam serta penjelasan terperinci.
DJKI Siapkan Pembatalan Merek Kutus Kutus Usai MA Tolak Peninjauan Kembali
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali dalam sengketa merek Tamba Waras Bali Kutus Kutus.
KPK Sita Uang dan Perhiasan dari Rumah Dinas Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang, perhiasan, dokumen, dan barang bukti elektronik dari rumah dinas Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo terkait kasus dugaan korupsi.
Elma Agustin Ungkap Kekecewaan Tak Diajak Reuni Girlband Princess, Soroti Komunikasi Buruk
Mantan personel girlband Princess, Elma Agustin, meluapkan kekecewaannya karena tidak diikutsertakan dalam proyek reuni grupnya yang kembali tampil ke panggung musik setelah 12 tahun vakum.
Polisi Asal NTT Tewas di Markas Polairud Tangsel, Keluarga Duga Pembunuhan Berencana
Seorang anggota Polri asal Flores Timur, NTT, tewas di Mako Polairud Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Keluarga dan kuasa hukum mendesak pengusutan tuntas karena ditemukan banyak luka parah.