WALHI Desak Bareskrim Polri Buka Identitas 20 Korporasi Tersangka Karhutla ke Publik

Kroniq.id, Pontianak — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Region Kalimantan mendesak Bareskrim Polri agar segera mengumumkan identitas 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan tersebut mencakup keterbukaan mengenai induk perusahaan, lokasi operasional, hingga pemilik manfaat akhir atau beneficial owner agar proses hukum berjalan transparan.

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini menyatakan bahwa keterbukaan informasi mengenai daftar perusahaan tersangka sangat diperlukan oleh publik. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku di balik kebakaran lahan konsesi.

Selain penetapan status tersangka terhadap 20 korporasi dari total 104 laporan polisi dengan luas area terbakar mencapai 29.168,78 hektare, WALHI juga meminta Polri mengungkap 23 perusahaan yang direkomendasikan untuk dicabut izinnya. Penegakan hukum dinilai perlu menyasar jajaran direksi dan komisaris yang bertanggung jawab atas kebijakan perusahaan, bukan sekadar pekerja di lapangan.

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai turut menyoroti pentingnya kesetaraan penegakan hukum antara masyarakat dan korporasi. Ia mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak bersikap tegas kepada peladang tradisional tetapi lemah terhadap korporasi besar yang terlibat dalam pelanggaran lingkungan.

Di samping sanksi pidana, WALHI mendesak pemerintah menerapkan sanksi administratif berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha. Korporasi yang terbukti bertanggung jawab juga diwajibkan untuk memulihkan ekosistem gambut dan lingkungan yang rusak secara mandiri serta menanggung ganti rugi atas dampak yang dialami masyarakat.