Imigrasi Juanda Tahan WNA Suriah Pemilik Restoran di Sidoarjo karena Dokumen Palsu

Kroniq.id, Sidoarjo — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal Suriah berinisial F.D. alias D.W. yang diduga menggunakan dokumen Izin Tinggal Terbatas (ITAS) investor palsu serta mengelola sebuah restoran tanpa izin di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto, menjelaskan bahwa penindakan tegas ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima petugas pada 21 Oktober 2026 terkait aktivitas usaha kuliner yang mencurigakan di wilayah Kecamatan Taman. Petugas kemudian mengamankan yang bersangkutan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut bersama sejumlah pegawai restoran.

Berdasarkan data keimigrasian, F.D. tercatat sebagai pemegang ITAS investor dengan penjamin berinisial E.L. melalui PT A.J.G. Namun, hasil pendalaman oleh tim pengawasan keimigrasian mengungkap serangkaian indikasi dokumen dan identitas palsu yang digunakan dalam permohonan izin tinggal tersebut.

Alamat perusahaan penjamin yang tercatat di kawasan Jembatan Merah Plaza (JMP) Surabaya dipastikan fiktif setelah divalidasi langsung kepada pihak pengelola gedung. Selain itu, surat permohonan alih status izin tinggal serta fotokopi kartu identitas penjamin terbukti tidak sesuai karena pihak penjamin mengaku tidak saling mengenal.

Di tengah proses pemeriksaan keimigrasian, muncul pula informasi mengenai dugaan tindak pelecehan seksual terhadap salah satu pegawai restoran tersebut. Pihak Imigrasi Juanda langsung berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sidoarjo guna penanganan lebih lanjut sesuai koridor hukum.

Atas rangkaian temuan pelanggaran tersebut, F.D. diduga melanggar ketentuan Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena dengan sengaja memberikan data palsu. Saat ini, pelaku telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Juanda sambil menunggu proses hukum lanjutan.