Komisi III DPR dan Akademisi FHUI Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset

Kroniq.id, Jakarta — Komisi III DPR RI memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terus dikebut, termasuk dengan memanfaatkan masa reses guna mempercepat proses legislasi. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/10/2026), Komisi III menggandeng kalangan akademisi untuk mendengarkan masukan dari perspektif hukum.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan bahwa pihaknya tetap bekerja seperti biasa selama masa reses agar pembahasan beleid tersebut dapat berjalan optimal tanpa memakan waktu terlalu lama. Sejumlah perwakilan dari kalangan akademisi dan mahasiswa dihadirkan guna memberikan saran konstruktif dari sudut pandang riset ilmiah.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI), Arvin Rumbiak, memaparkan hasil kajian mendalam mengenai urgensi RUU Perampasan Aset serta perbandingannya dengan hukum internasional seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Pihaknya mengusulkan empat pilar krusial yang perlu mendapat perhatian serius dari parlemen.

Adapun empat pilar yang disarankan meliputi mekanisme due process of law, peningkatan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment), pembentukan lembaga pengelola aset khusus, serta perlindungan bagi pihak ketiga dan termohon. Terkait due process of law, penggunaan upaya paksa seperti penyitaan dan pemblokiran dinilai tetap memerlukan permohonan dan penetapan resmi dari pengadilan.

Selain itu, Dewan Guru Besar FHUI sebelumnya juga telah menyampaikan sejumlah catatan komprehensif agar kebijakan perampasan aset berorientasi pada pemulihan kerugian dan prinsip bahwa kejahatan tidak boleh menghasilkan keuntungan, dengan tetap menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia.