Kementerian Kehutanan Tetapkan Dua Korporasi Tersangka Karhutla di Kalimantan, Satu Diantaranya PMA

Kroniq.id — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Kedua perusahaan tersebut masing-masing adalah PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan bahwa penanganan kasus ini merupakan wujud komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu serta berkoordinasi dengan Bareskrim Polri. Diketahui, PT GAP merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Singapura yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kebakaran di kawasan Hutan Produksi di Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Perkara yang melibatkan PT GAP berkaitan dengan kebakaran pada periode 2025 dan 2026 yang menghanguskan areal perkebunan sawit seluas 901,4 hektare. Penyidikan terhadap perusahaan tersebut dimulai sejak 9 September 2026, sementara penghitungan kerugian ekologis masih terus berlangsung.

Sementara itu, PT MAP ditetapkan sebagai tersangka korporasi atas dugaan pembukaan lahan yang memicu kebakaran di sekitar areal kerjanya pada kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kalimantan Barat. Proses penyidikan terhadap PT MAP telah berjalan sejak 20 Mei 2026.

Secara keseluruhan, Ditjen Gakkumhut Kemenhut mencatat penanganan 120 perkara kebakaran hutan. Dari jumlah tersebut, penanganan pidana korporasi mencakup 15 subjek hukum, yang terdiri atas dua korporasi tersangka, 11 korporasi dalam tahap penyidikan umum, serta dua korporasi yang berkasnya telah lengkap.

Selain proses pidana, Kemenhut juga menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 korporasi terkait temuan kebakaran di area konsesi, mulai dari pencabutan izin, pembekuan, hingga paksaan pemulihan ekosistem hutan. Pemerintah menegaskan bahwa hukum di Indonesia berlaku adil bagi setiap badan usaha tanpa membedakan modal dalam negeri maupun asing.