Kementerian Hukum Blokir 700 Ribu Badan Usaha yang Belum Laporkan Pemilik Manfaat

Kroniq.id, Jakarta — Kementerian Hukum memblokir sekitar 700.000 badan usaha dan yayasan yang belum melaporkan pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership (BO). Jumlah tersebut merupakan bagian dari total sekitar 3,8 juta badan usaha yang terdaftar di Indonesia.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa pelaporan BO sangat diperlukan untuk mengetahui pihak yang sebenarnya menjadi pemilik manfaat terakhir dari suatu badan usaha beserta afiliasinya. Sebelumnya, hampir 2 juta badan usaha sempat diblokir akibat persoalan pelaporan tersebut, namun setelah penanganan lanjutan, jumlah yang masih diblokir tersisa sekitar 700.000 entitas.

Menurut Supratman, pelaporan tersebut penting untuk menelusuri kepemilikan perusahaan secara transparan hingga kepada penerima manfaat terakhir, alih-alih menggunakan pihak perantara atau nominee yang menyulitkan penelusuran hukum. Data kepemilikan ini kini juga dibutuhkan dalam penanganan berbagai perkara penting di daerah.

Salah satu contoh pemanfaatan data kepemilikan tersebut adalah dalam pengusutan perkara hukum yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Langkah penertiban ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta akuntabilitas tata kelola badan usaha di Indonesia.