Terkini
KRONIQ-IN LAW

KPK Lanjutkan Penggeledahan Enam Perusahaan Terafiliasi PT Djarum Terkait Kasus Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penggeledahan di enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik terkait penyidikan dugaan korupsi penerimaan negara yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Kroniq News••14.39 WIB
Logo KPK dengan latar belakang dinding luar Gedung KPK

Tampak bagian luar Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kredit foto: Antara

Kroniq.id, Kudus — Komisi Pemberantasan Korupsi terus melanjutkan serangkaian penggeledahan di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyusul pengembangan penyidikan perkara baru pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Setelah sebelumnya mendatangi kantor PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Kudus, tim penyidik KPK bergerak untuk menggeledah enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kegiatan penggeledahan lanjutan tersebut dilaksanakan pada Kamis (29/10/2026). Dari lokasi penggeledahan di enam perusahaan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting serta beberapa barang elektronik yang diduga berkaitan erat dengan substansi perkara yang sedang ditangani.

“Sejumlah dokumen serta beberapa barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini diamankan dan disita oleh penyidik,” ujar Budi kepada awak media, Jumat (30/10/2026). Saat ini, tim penyidik tengah melakukan analisis mendalam terhadap seluruh barang bukti yang telah disita guna melengkapi berkas penyidikan.

Penyidikan baru ini berfokus pada pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengelolaan pita cukai rokok yang ditemukan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga mencapai angka triliunan rupiah. KPK menegaskan bahwa penanganan perkara ini murni merupakan langkah penegakan hukum berdasarkan kecukupan alat bukti permulaan yang diperoleh penyidik.

Kasus tersebut merupakan pengembangan lanjutan dari rangkaian penegakan hukum yang sebelumnya juga mencakup pengusutan di lingkungan bea cukai serta penetapan sejumlah tersangka dari unsur pejabat instansi terkait maupun pihak swasta. KPK memastikan proses penggeledahan diutamakan pada tahap awal penyidikan untuk mengumpulkan seluruh bukti yang diperlukan secara komprehensif.

(af)

For You

PILIHAN KRONIQ

Berita Terbaru

Komentar (0)

Jaga diskusi tetap sopan

Komentar ditinjau sebelum ditampilkan untuk publik.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.