Penyaluran Kredit Program Pemerintah Tembus Rp2.440 Triliun, NPL Terjaga di 2,13 Persen

Kroniq.id, Bali — Penyaluran Kredit Program Pemerintah secara kumulatif telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit sejak 2015 hingga akhir Oktober 2026. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas pembiayaan yang inklusif bagi pelaku usaha.

Hal tersebut disampaikan dalam seminar internasional bertema Global Trends in Inclusive Finance and MSME Development di Nusa Dua, Bali. Dalam forum yang mempertemukan pemerintah dengan Bank Dunia, Women's World Banking, dan KfW Development Bank itu, pemerintah memaparkan langkah penguatan pembiayaan untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pemerintah kini menghimpun lima instrumen ke dalam satu kerangka kebijakan pembiayaan. Kelima instrumen tersebut meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan, Kredit Industri Padat Karya, Kredit Program Perumahan, serta Kredit Perempuan Prasejahtera yang kini memasuki tahap peluncuran.

Dari total 56,7 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 96,7 persen merupakan usaha mikro dengan penjualan tahunan hingga Rp2 miliar. Di tengah penyaluran yang masif, rasio kredit bermasalah atau NPL tercatat tetap rendah di angka 2,13 persen per akhir September 2026.

Peningkatan porsi penyaluran KUR ke sektor produksi, seperti pertanian dan perikanan, juga mengalami kenaikan dari 60,7 persen pada 2025 menjadi 66 persen pada 2026. Selain itu, program ini mencatatkan penambahan 1,87 juta debitur baru serta sekitar 900 ribu debitur yang berhasil naik kelas hingga akhir September 2026.