Pemerintah Kaji Definisi Keuangan Negara dan Korupsi untuk Berikan Kepastian Hukum

Kroniq.id, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pengertian keuangan negara perlu diperjelas untuk memberikan kepastian hukum. Klarifikasi tersebut dinilai penting guna menentukan apakah kerugian dalam pengelolaan badan usaha milik negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, Yusril menjelaskan bahwa kejelasan ini diperlukan agar kesalahan teknis perbankan atau risiko bisnis tidak keliru dibawa ke ranah korupsi. Ia mencontohkan persoalan kekayaan negara yang dipisahkan untuk mendirikan BUMN, serta situasi kredit macet akibat kondisi kahar seperti pandemi COVID-19.

Menurut Yusril, usulan peninjauan kembali definisi kerugian negara yang disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan didasarkan pada pengalaman praktik di lapangan, khususnya dalam pengelolaan BUMN. Ia menyebutkan bahwa di negara lain, kendala finansial akibat situasi tertentu dipandang sebagai risiko bisnis biasa.

Pembahasan mengenai definisi keuangan negara ini juga berkaitan dengan upaya menyelaraskan ketentuan tindak pidana korupsi dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi. Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap berpandangan agar unsur kerugian negara tidak diabaikan dalam pemberantasan korupsi.

Lebih lanjut, Presiden telah meminta dilakukannya kajian yang lebih mendalam untuk merumuskan pengertian korupsi yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kajian tersebut diharapkan mampu menjembatani kebutuhan penegakan hukum yang adil tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum bagi para pelaku usaha.