Yusril Nilai Wacana Redefinisi Korupsi Usulan Luhut Perlu Dikaji Mendalam

Kroniq.id, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai wacana perubahan definisi tindak pidana korupsi yang diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati. Menurutnya, usulan tersebut masih berada pada tahap wacana sehingga memerlukan penjelasan lebih rinci mengenai substansi yang dimaksud.

Yusril menjelaskan, garis besar yang dikemukakan sejauh ini belum masuk ke dalam detail persoalan mengenai definisi korupsi yang ingin disesuaikan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC), baik yang berkaitan dengan hukum materiil maupun hukum formilnya.

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa dirinya dijadwalkan menghadiri undangan dari DEN pada Senin, 26 Oktober 2026. Pertemuan tersebut diperkirakan menjadi kesempatan bagi DEN untuk memaparkan secara terperinci usulan yang tengah dibahas sekaligus mendengarkan pandangannya terkait perkembangan hukum pemberantasan korupsi di tanah air.

Ia juga menyinggung latar belakang historisnya saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman ketika perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, ia pernah menandatangani UNCAC di Markas Besar PBB di New York pada 2003.

Yusril menekankan bahwa setiap wacana perubahan regulasi harus didasarkan pada pemahaman utuh terhadap sejarah pembentukan aturan serta evaluasi objektif terhadap praktik penegakan hukum. Ia mengingatkan agar perdebatan regulasi antikorupsi bertumpu pada argumentasi hukum yang kuat dan tidak semata-mata didorong oleh respons terhadap polemik yang berkembang.