Kemenkum Gratiskan 19 Layanan Pencatatan Hak Cipta dan Pemblokiran Situs Bajakan

Kroniq.id, Jakarta Selatan — Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengusulkan pembebasan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk 19 jenis layanan pencatatan hak cipta. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas perlindungan hukum bagi para pencipta sekaligus mendorong pertumbuhan industri ekonomi kreatif di Indonesia.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa usulan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-360/MK.2/2026 tertanggal 21 Oktober 2026. Sebelumnya, tarif nol rupiah atau gratis hanya diterapkan khusus untuk pencatatan hak cipta karya lagu dan musik.

Cakupan pembebasan tarif mencakup berbagai jenis ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di antara 19 jenis layanan tersebut meliputi karya tulis, buku, ceramah, seni rupa, karya arsitektur, program komputer, hingga permainan video.

Supratman mengimbau para pencipta yang belum mencatatkan karya intelektual mereka agar segera memanfaatkan kebijakan tarif nol rupiah ini. Menurutnya, pencatatan hak cipta sangat penting agar karya memiliki kepastian hukum serta nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh penciptanya.

Selain pencatatan hak cipta, Kemenkum juga membebaskan tarif PNBP untuk layanan pemblokiran situs web yang diduga memuat konten bajakan atau melanggar hak kekayaan intelektual. Kebijakan ini dihadirkan untuk mempermudah para pemegang hak dalam melaporkan dan menindak situs pelanggar.

Terkait potensi pengurangan penerimaan negara akibat kebijakan ini, pihak Kemenkum berencana menerapkan mekanisme subsidi silang. Pendapatan negara dari sektor kekayaan intelektual didorong agar dapat ditutupi melalui peningkatan optimalisasi dari layanan paten di masa mendatang.