Program KUM Peduli Diluncurkan di Kalbar untuk Perluas Akses Pembiayaan UMKM

Kroniq.id, Pontianak — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas akses pembiayaan formal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Mikro (KUM) Peduli Bank Kalbar. Program ini mengusung skema subsidi bunga yang bersumber dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility.

Peresmian simbolis program tersebut dihadiri oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman serta Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan di Pontianak. Kepala OJK Kalbar Rochma Hidayati menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM mendapatkan permodalan yang terjangkau secara berkelanjutan.

Program KUM Peduli menyediakan plafon kredit sebesar Rp5 juta bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan subsidi sebesar 50 persen dari bunga kredit serta 50 persen biaya penjaminan atau Imbal Jasa Penjaminan.

Inisiatif ini merupakan bagian dari skema Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir, yang menjadi salah satu program tematik nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Tujuannya adalah menyediakan alternatif pembiayaan formal agar pelaku usaha tidak bergantung pada sumber pinjaman informal dengan biaya tinggi.

Pelaksanaan program ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalbar, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bank Kalbar, dan PT Jamkrida Kalbar yang berlaku selama tiga tahun. Dalam skema kerja sama tersebut, Bank Kalbar bertugas menyalurkan kredit dan menilai kelayakan usaha, sementara Jamkrida Kalbar memberikan penjaminan kredit.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengingatkan bahwa peningkatan akses pembiayaan harus tetap diimbangi dengan pertimbangan terhadap kualitas usaha dan kemampuan pengembalian pinjaman guna menghindari risiko kredit bermasalah. Pemerintah bersama instansi terkait juga terus mendorong penguatan literasi keuangan agar pelaku usaha mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak.