KRONIQ-IN LAW

DEN Usulkan Penyempurnaan UU Tipikor dan Adopsi Delik UNCAC untuk Kepastian Hukum

Dewan Ekonomi Nasional menegaskan rekomendasi penyempurnaan UU Tipikor tidak menghapus unsur kerugian negara, melainkan berfokus pada kejelasan pembuktian dan perluasan delik antikorupsi.

Kroniq News•25 Oktober 2026•12.08 WIB

DKI Jakarta

Bahas UU Tipikor, Bob Hasan Ingatkan Penghitungan Kerugian Negara Jangan Jadi Alat Kriminalisasi — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI terkait pemantauan UU Pemberantasan Tipikor di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.
Kredit foto: Septamares/Karisma

Kroniq.id, Jakarta — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menegaskan bahwa rekomendasi penyempurnaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak menghapus unsur kerugian keuangan negara dari rumusan delik korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipastikan tetap dipertahankan.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa fokus utama rekomendasi tersebut adalah memperjelas unsur pembuktian agar penegakan hukum lebih pasti, objektif, dan konsisten, serta memperluas jangkauan pemberantasan korupsi melalui adopsi delik-delik dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Usulan ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Empat Pokok Rekomendasi DEN

Berdasarkan kajian dan diskusi bersama pakar, akademisi, serta aparat penegak hukum, DEN merumuskan empat pokok rekomendasi. Keempat poin tersebut meliputi penyempurnaan rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor beserta KUHP baru, penerapan ketentuan policy judgment rule atau business judgment rule bagi pengambil keputusan beritikad baik, adopsi delik UNCAC yang belum masuk hukum nasional seperti penyuapan pejabat publik asing, serta penyusunan omnibus law keuangan negara.

DEN menekankan bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat mutlak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mempercepat arus investasi. Studi lintas negara menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan selaras dengan standar internasional agar tidak menimbulkan keraguan bagi pelaku usaha maupun pengambil kebijakan.