DJKI Siapkan Pembatalan Merek Kutus Kutus Usai MA Tolak Peninjauan Kembali

Kroniq.id, Jakarta Selatan — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali dalam sengketa merek Tamba Waras Bali Kutus Kutus. Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2026 yang diputus pada 31 Agustus 2026 tersebut mempertahankan putusan pembatalan tiga pendaftaran merek atas nama Fazlie Hasniel Sugiharto yang menjadi objek sengketa.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian dari kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. DJKI akan menindaklanjuti pembatalan tersebut sesuai amar putusan dan prosedur administrasi kekayaan intelektual.

Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Bambang Pranoto bersama PT Kutus Kutus Herbal di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Melalui Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan memerintahkan pembatalan tiga pendaftaran merek bernomor IDM000565819, IDM001197078, dan IDM001180838.

Putusan tingkat pertama tersebut kemudian dikuatkan oleh tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt.Sus-HKI/2025 tanggal 25 September 2025. Pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung kembali menolak permohonan dari pihak tergugat sehingga putusan pembatalan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai Bambang Pranoto sebagai pengguna pertama serta pihak yang mencetuskan dan meracik minyak bermerek Kutus Kutus sejak 2012. Selain itu, pendaftaran merek oleh pihak tergugat dinilai dilakukan dengan iktikad tidak baik.

DJKI menjelaskan bahwa proses pembatalan merek secara perdata dan proses pidana memiliki objek serta mekanisme yang berbeda, sehingga proses pidana tidak secara otomatis menunda pelaksanaan putusan pembatalan merek. Pelaksanaan administratif tetap berpedoman pada Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.