Tim Kuasa Hukum Gibran Tolak Pencabutan Gugatan Denny Indrayana di PTUN

Kroniq.id, Jakarta — Tim kuasa hukum Wakil Pemerintah dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menolak permohonan pencabutan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan kliennya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pihak Gibran menegaskan agar proses persidangan tetap dilanjutkan demi membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi polemik di ruang publik.

Mochamad Ridha Avisena selaku kuasa hukum Gibran menyampaikan bahwa langkah pihak penggugat yang mengajukan pencabutan gugatan melalui kuasa hukumnya, Denny Indrayana, dalam persidangan pada Kamis (29/10/2026), cukup mengejutkan. Pasalnya, tim hukum Gibran telah hadir dan menyerahkan dokumen jawaban atas gugatan lengkap dengan lampiran dokumen pendidikan kliennya.

Menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, permohonan pencabutan gugatan tidak dapat langsung dikabulkan karena perkara telah memasuki tahap jawab-menjawab di persidangan. Majelis hakim lantas meminta tanggapan dari pihak tergugat serta tergugat intervensi sebelum mengambil keputusan lebih lanjut atas pengajuan tersebut.

Tim kuasa hukum Gibran yang bertindak sebagai tergugat II intervensi lantas menyampaikan keberatan tegas terhadap upaya pencabutan gugatan itu. Pihak Gibran menilai persidangan ini merupakan ruang yang tepat untuk menjaga harkat dan martabat prinsipal serta memberikan kejelasan secara transparan kepada masyarakat luas.

Di sisi lain, pihak penggugat beralasan bahwa pencabutan diajukan karena pihak tergugat dinilai tidak menghadirkan dokumen-dokumen substantif yang diperlukan selama persidangan. Usai menyampaikan pencabutan tersebut, pihak penggugat dan kuasa hukumnya memilih untuk meninggalkan ruang sidang atau melakukan aksi walk out.

Sementara itu, tim kuasa hukum Gibran lainnya, Muhammad Rullyandi, menunjukkan salinan dokumen ijazah dan riwayat pendidikan Gibran dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi kepada majelis hakim dan media. Pihak Gibran menyatakan kesiapannya untuk menghadirkan dokumen asli di persidangan guna membuktikan legalitas pendidikan kliennya secara terbuka.