Terkini
Beranda›Pencarian

HASIL PENCARIAN

“Mahkamah Agung kasasi ijazah Gibran”

30 artikel
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN LAW

Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi, Nyatakan Suket Penyetaraan SMA Gibran Tidak Sah

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah serta batal demi hukum.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Politics

PDIP dan PKS Dorong Hak Angket Buntut Polemik Penyetaraan Ijazah Gibran

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera menjajaki penggunaan hak angket di DPR menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan surat penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Politics

PSI Pertanyakan Sikap Demokrat soal Putusan MA Terkait Suket Ijazah Gibran

Partai Solidaritas Indonesia mempertanyakan sikap Partai Demokrat yang buru-buru merespons putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Politics

Putusan MA Terkait Suket Ijazah Gibran Bergeser ke Ranah Politik, PDIP Singgung Hak Angket

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu respons politik luas. PDIP menyinggung opsi hak angket di DPR, sementara Partai Golkar menyatakan akan mendalami putusan tersebut.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Politics

PKS Jalin Komunikasi dengan PDIP Terkait Polemik Ijazah Gibran di DPR

Partai Keadilan Sejahtera mengakui telah menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dibahas di DPR.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN LAW

Kejagung Kembalikan Kerugian Negara Rp 24 Triliun Selama Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 24 triliun dari kasus-kasus korupsi dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui optimalisasi pemulihan aset sejak tahap penyidikan.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN LAW

Mahkamah Agung Tolak Peninjauan Kembali, Bambang Pranoto Menang Sengketa Merek Kutus Kutus

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Fazlie Hasniel Sugiharto, sehingga Bambang Pranoto dan PT Kutus Kutus Herbal mempertahankan kemenangan dalam sengketa merek.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN CRIME

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Sesalkan Aksi Penyiraman Air oleh Koordinator AMPB terhadap Jubir PN Pati

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengecam insiden penyiraman air dan tudingan yang dilakukan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu terhadap juru bicara PN Pati dalam sebuah audiensi.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Politics

Budi Arie Tegaskan Wapres Gibran Tak Mundur, Sebut Putusan MA Masalah Administrasi

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan mundur dari jabatannya menyusul putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan, karena hal tersebut dinilai sebagai persoalan administrasi negara.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Politics

Wacana Pemakzulan Gibran Mengemuka, Sejumlah Partai Politik Beri Tanggapan Beragam

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan. Sejumlah partai politik mulai menentukan sikap, sementara pihak pengusul berencana menemui lembaga legislatif.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Business

Mentan Perketat Pengawasan Jagung SPHP dan Integrator Demi Lindungi Peternak Rakyat

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pengawasan distribusi jagung SPHP dan usaha integrator diperketat untuk melindungi peternak rakyat serta memperkuat tata kelola perunggasan nasional.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN CRIME

Kejaksaan Agung Limpahkan Tiga Tersangka Korupsi Tata Kelola PT PMM ke Kejari Pangkalpinang

Tim Penyidik Kejagung melimpahkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan PT PMM periode 2018–2026 beserta barang bukti ke Kejari Pangkalpinang.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN CRIME

Kejagung Lelang 209 Ribu Ton Batu Bara Sitaan Kasus Samin Tan Senilai Rp 264 Miliar

Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung berhasil melelang 209 ribu ton batu bara sitaan dalam kasus korupsi PT Asmin Koalindo Tuhup milik Samin Tan seharga Rp 264 miliar.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN LAW

Tim Kuasa Hukum Gibran Tolak Pencabutan Gugatan Denny Indrayana di PTUN

Tim kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menolak permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat di PTUN Jakarta terkait surat penyetaraan pendidikan.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN LAW

Mahkamah Konstitusi Bacakan 20 Putusan Uji Materiil, dari Tiang Listrik PLN hingga UU PPRT

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan untuk 20 permohonan pengujian materiil undang-undang, termasuk perkara ketenagalistrikan terkait tiang listrik dan uji materi UU PPRT.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN LAW

Mahkamah Konstitusi Bacakan 20 Putusan Uji Materi, dari Tiang Listrik PLN hingga UU PPRT

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan untuk 20 permohonan pengujian materiil undang-undang, termasuk perkara ketenagalistrikan terkait tiang listrik dan uji materi UU PPRT.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Politics

Survei SMRC Ungkap Elektabilitas AHY dan Gibran Bersaing Ketat, Siapa Unggul di Kalangan Pemilih?

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan persaingan ketat antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di mana AHY unggul dalam tingkat kesukaan publik sementara Gibran mendominasi popularitas.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Business

Tantangan UMKM dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Sorotan INDEF dan ISEI

Kajian INDEF dan pandangan ISEI menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi sektor UMKM dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari kendala permodalan hingga keterlibatan dalam rantai pasok program pemerintah.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN World

Mahkamah Pidana Internasional Raih Penghargaan Hak Asasi Manusia Tertinggi Uni Eropa di Tengah Sanksi AS

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dianugerahi Sakharov Prize 2026 oleh Parlemen Eropa sebagai bentuk dukungan atas independensi peradilan di tengah tekanan dan sanksi dari Amerika Serikat.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN World

Mahkamah Pidana Internasional Tegaskan Tetap Beroperasi di Tengah Sanksi Amerika Serikat

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan mandat peradilan internasional meskipun menghadapi sanksi dari Amerika Serikat yang menargetkan institusi tersebut.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Politics

Dua Hasil Survei Nasional Ungkap Tingkat Kepercayaan Publik pada Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dua lembaga riset, Arus Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia, merilis hasil survei nasional terkait tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Nasional

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Mahasiswa dan Warga Bandung Gelar Aksi Unjuk Rasa Soroti Ekonomi hingga Pendidikan

Mahasiswa dan warga di Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan menyoroti persoalan ekonomi, biaya pendidikan, penanganan karhutla, serta sejumlah kebijakan pemerintah.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Nasional

Koalisi SADAR Gelar Unjuk Rasa di Tugu Proklamasi, Soroti Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi SADAR menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Proklamasi, Jakarta, untuk menyampaikan lima poin tuntutan evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Business

Realisasi Investasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Tembus Rp3.923 Triliun

Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi nasional mencapai Rp3.923,2 triliun selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan serapan 5,48 juta tenaga kerja.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Politics

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Fokus Perkuat Kemandirian dan Kesejahteraan Bangsa

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka fokus memperkuat efek pengganda dari transformasi ekonomi, pangan, dan energi.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Politics

Survei Poltracking: Kepercayaan Publik ke Prabowo-Gibran Capai 64,8 Persen

Hasil survei Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 64,8 persen, melampaui tingkat kepuasan kinerja pemerintah sebesar 55,3 persen.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Politics

Survei Poltracking: Kepercayaan Publik terhadap Prabowo-Gibran Capai 64,8 Persen

Hasil survei Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 64,8 persen, melampaui tingkat kepuasan kinerja yang berada di angka 55,3 persen.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN Nasional

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Catat Capaian Swasembada Pangan dan Perumahan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming mencatatkan sejumlah capaian penting dalam dua tahun kinerjanya, termasuk swasembada pangan dan realisasi program perumahan.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN LAW

DJKI Siapkan Pembatalan Merek Kutus Kutus Usai MA Tolak Peninjauan Kembali

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali dalam sengketa merek Tamba Waras Bali Kutus Kutus.

Baca artikel→
KRONIQ NEWS
KRONIQ-IN LAW

MK Tegaskan Kepala Daerah 'Terdakwa Politik' Kebal Pemberhentian Tanpa Usulan DPRD

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa tindak pidana politik tidak dapat diberhentikan sementara tanpa usulan dari DPRD.

Baca artikel→