Wacana Pemakzulan Gibran Mengemuka, Sejumlah Partai Politik Beri Tanggapan Beragam

Kroniq.id — Wacana pemakzulan terhadap Wakil Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kian mengemuka di ruang publik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan saat mendaftar Pilpres 2024. Sejumlah partai politik mulai merespons dinamika tersebut dengan berbagai sikap, mulai dari membuka diri terhadap aspirasi hingga memilih untuk mengkaji salinan putusan secara mendalam.

Wacana pemakzulan atau impeachment tersebut mencuat setelah MK memutus gugatan terkait syarat pendidikan Gibran pada 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangan hukum putusannya, MK menyatakan tidak ada bukti ijazah setara sekolah menengah atas (SMA) yang dilaporkan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden, meski permohonan pemohon ditolak karena telah dilantik.

Menindaklanjuti putusan tersebut, pihak penggugat berencana mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta sejumlah partai politik untuk melakukan audiensi guna membahas wacana pemakzulan. Kuasa hukum penggugat, Refly Harun, menyatakan bahwa DPR merupakan pintu pertama yang harus dikunjungi karena memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan inisiasi pemakzulan.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan partainya menghormati proses dan keputusan MK serta terbuka untuk menerima audiensi dari elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui politikusnya, Muhammad Khozin, menyatakan belum bersikap secara resmi karena masih menunggu, mengkaji, dan mengkalkulasi salinan putusan secara lengkap.

Sikap serupa disampaikan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya akan mengkaji putusan MK dengan baik dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan MK telah memberikan fakta hukum terkait dokumen pendidikan, dan memandang persoalan tersebut kini telah masuk ke ranah sosial dan politik.

Di tengah bergulirnya wacana tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebelumnya telah memberikan tanggapan agar seluruh pihak mengikuti mekanisme demokrasi yang sesuai dengan konstitusi dan aturan hukum yang berlaku. Jokowi juga meyakini bahwa Gibran telah melewati tahapan belajar secara sah melalui sistem pendidikan luar negeri yang memiliki karakteristik berbeda.

Sementara itu, sejumlah partai politik lain seperti PDI Perjuangan memilih untuk fokus pada isu penanganan krisis lain yang sedang terjadi, seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Hingga kini, berbagai elemen politik dan legislatif masih terus memantau serta mempelajari perkembangan hukum dan politik terkait polemica tersebut.