Terkini
KRONIQ-IN Business

Tantangan UMKM dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Sorotan INDEF dan ISEI

Kajian INDEF dan pandangan ISEI menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi sektor UMKM dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari kendala permodalan hingga keterlibatan dalam rantai pasok program pemerintah.

Kroniq News••12.51 WIB
ISEI: Dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran UMKM terus diperkuat

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Manado Prof Dr Joy Tulung, di Manado

Kredit foto: ANTARA/Nancy L Tigauw. (1)

Kroniq.id — Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam menjaga kelangsungan bisnisnya di tengah dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai program pemerintah yang dirancang untuk menggerakkan ekonomi rakyat dihadapkan pada kendala di lapangan seperti akses permodalan yang mahal, kenaikan biaya bahan baku, melemahnya daya beli masyarakat, serta keterbatasan akses pemasaran.

Temuan Riset INDEF Terkait Keterlibatan UMKM

Berdasarkan kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang dilakukan melalui survei terhadap 1.806 responden pelaku UMKM pada Agustus 2026, besarnya belanja pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dinilai belum otomatis memberikan dampak ekonomi yang merata. Meskipun tingkat pengenalan terhadap program MBG sangat tinggi, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok kedua program tersebut masih sangat terbatas.

Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa sekitar 80 persen UMKM belum melihat peluang usaha baru yang tercipta dari kedua program tersebut. Selain itu, sebagian responden bahkan melaporkan penurunan kegiatan usaha seiring dengan adanya substitusi permintaan, sementara hanya sebagian kecil yang merasakan peningkatan.

Pandangan ISEI dan Evaluasi Perbankan UMKM

Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Manado, Prof Dr Joy Tulung, menyatakan bahwa sektor UMKM harus terus menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi pemerintah. Di Sulawesi Utara, misalnya, kredit UMKM pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh secara tahunan, namun rasio kredit bermasalah masih memerlukan perhatian serius.

Pihak ISEI menekankan bahwa pemberdayaan UMKM tidak boleh hanya berhenti pada aspek bantuan modal atau pelatihan semata. Pelaku usaha memerlukan pendampingan manajemen usaha, digitalisasi, peningkatan produktivitas, serta kepastian akses pasar yang berkelanjutan agar dapat bertahan di tengah dinamika ekonomi.

(af)

For You

PILIHAN KRONIQ

Berita Terbaru

Komentar (0)

Jaga diskusi tetap sopan

Komentar ditinjau sebelum ditampilkan untuk publik.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.