Koalisi SADAR Gelar Unjuk Rasa di Tugu Proklamasi, Soroti Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kroniq.id, Kota Administrasi Jakarta Pusat — Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Kedaulatan Rakyat (SADAR) menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026). Massa aksi menilai dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan tata kelola pemerintahan yang gagal total serta menyampaikan lima poin tuntutan evaluasi kebijakan.

Dalam aksinya, massa yang berisikan aktivis dari berbagai kampus seperti BEM Universitas Indonesia, KM ITB, UNPAD, UNDIP, UNNES, UGM, UPN Veteran Yogyakarta, UNAIR, dan Universitas Brawijaya tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait isu publik. Tuntutan ini disusun usai menghimpun survei dari 560 warga yang tersebar dari Sumatera hingga Papua.

Rangkaian aksi unjuk rasa ini dilaporkan berlangsung dalam dua sesi pada hari yang sama. Sesi pertama diawali dengan aksi simbolik di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada pukul 09.00 WIB, yang kemudian dilanjutkan dengan pengerahan massa ke kawasan Tugu Tani pada siang harinya.

Koordinator Bidang Sosial dan Politik UI, Hafidz Haernanda, dalam orasinya menyatakan bahwa dua tahun berselang, janji-janji pemerintah dinilai tidak terealisasi dengan baik. Permasalahan yang disoroti meliputi buruknya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), masifnya pelibatan militer, ketimpangan ekonomi yang semakin luas, mahalnya biaya pendidikan, hingga menyempitnya ruang kebebasan ekspresi.

Aksi unjuk rasa ini bertepatan dengan momentum evaluasi dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Pihak kepolisian sebelumnya juga telah menyiagakan personel untuk melakukan pengamanan serta mengimbau para pengguna jalan agar mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi di Jakarta Pusat.

Adapun lima poin tuntutan utama yang disuarakan oleh Koalisi SADAR meliputi: mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta mengusut korporasi perusak lingkungan, membenahi tata kelola kebijakan ekonomi nasional, menghentikan militerisasi yang mengancam supremasi sipil, memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta menurunkan biaya pendidikan agar lebih terjangkau dan inklusif.