Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Mahasiswa dan Warga Bandung Gelar Aksi Unjuk Rasa Soroti Ekonomi hingga Pendidikan

Kroniq.id, Kota Bandung — Ribuan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di Kota Bandung untuk memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 20 Oktober 2026. Aksi massa yang terpusat di depan Gedung DPRD Jawa Barat serta kawasan Jalan Asia Afrika hingga Braga ini dilandasi oleh kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum memberikan dampak kesejahteraan yang memadai bagi masyarakat.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah persoalan utama seperti penurunan kondisi perekonomian, pelemahan nilai tukar rupiah, mahalnya biaya pendidikan, pemangkasan anggaran kesehatan, hingga pembebanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi keluarga mahasiswa yang fluktuatif. Selain itu, massa juga menyoroti masalah kesejahteraan guru, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta efektivitas alokasi anggaran negara untuk program-program baru ketimbang mengoptimalkan fasilitas publik yang telah ada.

Aksi unjuk rasa dimulai sejak pukul 15.30 WIB ketika mahasiswa bergerak dari arah kampus Unpas Tamansari menuju Gedung DPRD Jawa Barat. Sekitar pukul 16.00 WIB, massa dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung turut bergabung setelah menyelesaikan ujian tengah semester. Sementara itu, kelompok massa di kawasan Asia Afrika dan Alun-alun Bandung juga bergerak melakukan long march melewati Gedung Merdeka hingga Simpang Lima sambil membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi terbuka kepada masyarakat umum.

Sejumlah perwakilan mahasiswa menyampaikan pandangan kritis mereka di tengah aksi. Meina Widi Satriani, mahasiswi Universitas Pasundan, menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan di tengah kondisi ekonomi yang sulit serta dampaknya terhadap Bantuan Operasional Sekolah yang menghambat kesejahteraan guru. Di sisi lain, Koordinator Media Aksi Ezra Al Bara menyatakan bahwa aksi ini juga membawa empat tuntutan utama meliputi isu reforma agraria, penolakan terhadap kebijakan perdagangan dan kenaikan pajak, penghentian pemborosan anggaran negara seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perlindungan terhadap kebebasan sipil dan hak demokratis warga.

Aksi penyampaian aspirasi ini berakar dari akumulasi persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk masa transisi pemerintahan. Mahasiswa dan warga menilai momentum dua tahun kepemimpinan nasional harus menjadi titik evaluasi serius bagi pemerintah pusat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan menghentikan kebijakan yang dianggap membebani masyarakat kecil.

Menanggapi aksi tersebut, aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat mengerahkan personel pengamanan di lebih dari lima titik strategis, termasuk kawasan Cikapayang-Dago, Gedung Merdeka, Alun-alun Bandung, Simpang Lima, dan Braga dengan pendekatan persuasif serta melayani. Sementara itu, tiga anggota Komisi I DPRD Jawa Barat menemui massa aksi sekitar pukul 17.15 WIB dan berdialog langsung untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.

Anggota DPRD Jawa Barat Muhamad Sidkon menyatakan pihaknya akan segera merumuskan surat tuntutan mahasiswa untuk dikirimkan kepada pemerintah pusat di Jakarta pada malam hari yang sama. Mahasiswa memberikan tenggat waktu selama 3 x 24 jam bagi pihak berwenang untuk menindaklanjuti tuntutan mereka, dan mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila aspirasi tersebut tidak direspons dengan serius.