HASIL PENCARIAN
“Hak Angket DPR”
Putusan MA Terkait Suket Ijazah Gibran Bergeser ke Ranah Politik, PDIP Singgung Hak Angket
Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu respons politik luas. PDIP menyinggung opsi hak angket di DPR, sementara Partai Golkar menyatakan akan mendalami putusan tersebut.
PDIP dan PKS Dorong Hak Angket Buntut Polemik Penyetaraan Ijazah Gibran
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera menjajaki penggunaan hak angket di DPR menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan surat penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah.
Komnas HAM Desak Evaluasi Prosedur Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo, DPR Usul TGPF
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Polda Jawa Tengah mengevaluasi prosedur penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, yang melibatkan santriwati. Sementara itu, DPR mengusulkan pembentukan TGPF independen.
DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Bidik Harta Kejahatan Investasi Bodong untuk Korban
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan RUU Perampasan Aset dirancang untuk merampas harta pelaku tindak pidana investasi bodong dan kejahatan keuangan demi pemulihan hak ekonomi korban.
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Akhir 2026, Soroti Mekanisme dan Efek Jera
Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi usul inisiatif DPR dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Sejumlah pihak, termasuk advokat dan pengamat, menekankan pentingnya aturan penyitaan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan upaya memiskinkan koruptor.
Komisi II DPR Bentuk Panja RUU Pemilu dan Tunjuk Bahtra Banong Sebagai Ketua
Komisi II DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pemilu serta menetapkan Bahtra Banong sebagai Ketua Panja dalam rapat yang dihadiri perwakilan delapan fraksi.
MK Tegaskan Kepala Daerah 'Terdakwa Politik' Kebal Pemberhentian Tanpa Usulan DPRD
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa tindak pidana politik tidak dapat diberhentikan sementara tanpa usulan dari DPRD.
DPR Wacanakan Penambahan Anggota KPU dan Bawaslu Jadi Sembilan Orang dalam Revisi UU Pemilu
Komisi II DPR RI mempertimbangkan penambahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu tingkat pusat dari tujuh menjadi sembilan orang dalam draf revisi UU Pemilu guna mengatasi tingginya beban kerja.
PKS Jalin Komunikasi dengan PDIP Terkait Polemik Ijazah Gibran di DPR
Partai Keadilan Sejahtera mengakui telah menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dibahas di DPR.
Aksi Unjuk Rasa Sumpah Pemuda di Depan DPRD DIY Berakhir Ricuh, Polisi Amankan Massa Bawa Sajam
Aksi unjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di kawasan Gedung DPRD DIY, Malioboro, Kota Yogyakarta, berujung ricuh setelah sekelompok massa tak dikenal melakukan provokasi dan pelemparan petasan.
Komisi III DPR Targetkan Pembahasan Substansi RUU Perampasan Aset Dimulai Pekan Depan
Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dapat dimulai pekan depan setelah menghimpun masukan dari puluhan narasumber.
Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPRD DIY Berakhir Ricuh, Polisi Amankan Massa Bawa Sajam
Aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPRD DIY, Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, pada Rabu malam berakhir ricuh setelah sekelompok massa tak dikenal melakukan provokasi dan pelemparan.
Partai Golkar Raih Elektabilitas Dua Digit di Dua Survei, Bidik Penambahan Kursi DPR pada Pemilu 2029
Partai Golkar menempati posisi tiga besar dengan elektabilitas dua digit dalam dua survei terbaru pada Oktober 2026. Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Golkar membidik penambahan perolehan kursi DPR RI melampaui 102 kursi saat ini.
Komisi II DPR Libatkan Ratusan Kelompok Masyarakat dalam Pembahasan Revisi UU Pemilu
Panitia Kerja RUU Pemilu Komisi II DPR berencana melibatkan sekitar 120 kelompok masyarakat dalam pembahasan revisi UU Pemilu, dengan target draf naskah akademik rampung akhir Desember 2026.
Mahkamah Pidana Internasional Raih Penghargaan Hak Asasi Manusia Tertinggi Uni Eropa di Tengah Sanksi AS
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dianugerahi Sakharov Prize 2026 oleh Parlemen Eropa sebagai bentuk dukungan atas independensi peradilan di tengah tekanan dan sanksi dari Amerika Serikat.
Kemenkum Gratiskan 19 Layanan Pencatatan Hak Cipta dan Pemblokiran Situs Bajakan
Kementerian Hukum memberlakukan tarif nol rupiah untuk 19 jenis layanan pencatatan hak cipta serta layanan pemblokiran situs bajakan guna memperluas perlindungan hukum dan mendukung industri kreatif.
Komisi III DPR dan Akademisi FHUI Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR RI menggandeng akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, termasuk mengusulkan empat pilar utama dalam mekanisme hukum.
Komisi III DPR Beri Jempol ke Kapolri Atas Langkah Agresif Berantas Narkoba
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi ketegasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang turun langsung memimpin pemberantasan jaringan narkoba di Indonesia.
DPR Dorong Pengkajian Undang-Undang Khusus Antiperundungan di Tengah Kasus Berulang
DPR RI mengusulkan pengkajian pembentukan undang-undang khusus antiperundungan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak, menyusul berulangnya kasus bullying yang dinilai kian mendesak.
DPR Filipina Setujui RUU Pembatasan Akses Media Sosial untuk Anak di Bawah 13 Tahun
Dewan Perwakilan Rakyat Filipina meloloskan rancangan undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 13 tahun mengakses media sosial, menyusul kekhawatiran atas kesehatan mental, keselamatan anak, dan serangkaian penembakan di sekolah.
Pascakebakaran Stasiun Gambir, Petugas Telusuri Penyebab
PT KAI Daop 1 Jakarta bersama pihak terkait menyelidiki penyebab kebakaran yang melanda ruang panel listrik di Stasiun Gambir pada Sabtu malam, sementara operasional kereta dipastikan tetap normal.
BEM UI dan Komite Sadar Demo di Bundaran HI, Sampaikan Lima Tuntutan Evaluasi Pemerintah
Aliansi mahasiswa dari BEM UI dan Komite Sadar menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, menyerukan lima poin tuntutan evaluasi dua tahun kepemimpinan nasional sekaligus direspon oleh pihak pemerintah.
Yamaha Resmi Mundur dari GP Qatar 2026, MotoGP Sampaikan Kekecewaan dan Ancam Sanksi
Tim pabrikan Yamaha memutuskan mundur dari MotoGP Qatar 2026 akibat kebijakan pembatasan perjalanan perusahaan ke Timur Tengah. Keputusan ini memicu kekecewaan dari pihak penyelenggara MotoGP yang menilai jaminan keselamatan telah diberikan.
Komnas HAM Desak Pemeriksaan Prosedur Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti prosedur penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Sukoharjo oleh aparat kepolisian yang diduga tidak memperhatikan prinsip perlindungan anak dan sensitivitas gender.
Aksi Unjuk Rasa Peringatan Sumpah Pemuda di Malioboro Berujung Ricuh, Polisi Amankan Massa Bawa Sajam
Aksi unjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di kawasan Malioboro dan Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, berujung ricuh pada Rabu malam. Polisi mengerahkan water cannon dan gas air mata serta mengamankan sejumlah orang, termasuk yang membawa senjata tajam.
Tim Kuasa Hukum Gibran Tolak Pencabutan Gugatan Denny Indrayana di PTUN
Tim kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menolak permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat di PTUN Jakarta terkait surat penyetaraan pendidikan.
11 Pengasuh Daycare Little Aresha Jogja Divonis 2 hingga 3 Tahun Penjara
Majelis Hakim PN Yogyakarta menjatuhkan vonis penjara antara 2 hingga 3 tahun kepada 11 pengasuh Daycare Little Aresha dalam kasus kekerasan dan penelantaran anak.
Puan Maharani Minta Infrastruktur Kesehatan Kalteng Diperkuat Hadapi Lonjakan Pasien Karhutla
Ketua DPR Puan Maharani meminta infrastruktur kesehatan di Kalimantan Tengah diperkuat guna menangani lonjakan pasien akibat kabut asap karhutla.
Ahmad Doli Kurnia Usul Perppu Terkait Waktu Pembentukan Pansel KPU
Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan waktu pembentukan pansel calon anggota KPU periode 2027-2032 dan mengusulkan penerbitan perppu agar proses seleksi mempertimbangkan revisi UU Pemilu.
Sidang Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Berlanjut ke Pemeriksaan Pokok Perkara
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memutuskan untuk melanjutkan sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah ke tahap pemeriksaan pokok perkara setelah menolak eksepsi terdakwa.