Komisi II DPR Bentuk Panja RUU Pemilu dan Tunjuk Bahtra Banong Sebagai Ketua

Kroniq.id, Jakarta — Komisi II DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sekaligus menetapkan Bahtra Banong sebagai Ketua Panja. Pembentukan dan penetapan pimpinan tersebut diputuskan dalam Rapat Internal Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu yang dihadiri secara kuorum oleh perwakilan dari delapan fraksi di DPR RI, Kamis (8/10/2026).

Rapat internal tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berdasarkan ketentuan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Dasco menjelaskan bahwa pembentukan Panja ini mengacu pada hasil Rapat Internal Komisi II DPR RI tertanggal 29 September 2026 sebagai langkah konkret menjalankan fungsi legislasi secara mendalam, terarah, dan komprehensif.

"Pembentukan Panja ini bertujuan untuk memperlancar proses penyusunan serta memastikan setiap materi muatan RUU dibahas secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan demokrasi, kedaulatan rakyat, kepastian hukum, serta penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," ujar Dasco di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa pembentukan Panja dan penetapan pimpinan ini merupakan wujud komitmen Komisi II DPR RI dalam mengoptimalkan amanat Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2026. Proses penyusunan regulasi ini juga dirancang agar berjalan secara inklusif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan demi memperkuat kualitas demokrasi di Tanah Air.

Penetapan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong sebagai Ketua Panja disahkan secara bulat berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib setelah mendapat persetujuan seluruh anggota yang hadir dalam rapat.

Sebelumnya, Panja RUU Pemilu juga telah menetapkan 10 isu krusial yang akan menjadi kerangka dasar pembahasan hingga tahun 2027. Sejumlah isu strategis tersebut mencakup struktur representasi, sistem pemilu, ambang batas parlemen dan presiden, keterwakilan perempuan, hingga penerapan sistem digital dan penegakan hukum pemilu.