Komnas HAM Desak Pemeriksaan Prosedur Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo

Kroniq.id, Sukoharjo — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti pelaksanaan penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, oleh aparat kepolisian. Peristiwa yang dilakukan pada dini hari tersebut dinilai perlu diperiksa karena diduga tidak memperhatikan prinsip hak asasi manusia, perlindungan anak, serta sensitivitas gender.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya telah menerima informasi awal mengenai dugaan intimidasi dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat. Berdasarkan laporan yang diterima, puluhan aparat gabungan mendobrak pesantren ketika para santriwati dan ustazah sedang beristirahat.

Dalam keterangannya, Anis menyebutkan adanya dugaan tindakan penodongan senjata, penarikan paksa santriwati, serta tindakan intimidatif lainnya. Sejumlah penghuni pondok, termasuk anak-anak, sempat dibawa untuk diperiksa sebelum akhirnya dipulangkan kembali karena tidak ditemukan bukti keterlibatan dalam kasus pidana yang disangkakan.

Menyikapi insiden tersebut, Komnas HAM meminta Divisi Propam Polri dan Kompolnas untuk segera melakukan pemeriksaan independen terhadap dugaan pelanggaran prosedur dan penggunaan kekuatan berlebihan. Audit terhadap keabsahan surat izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo juga turut didesak.

Selain itu, Komnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah untuk mengembalikan barang-barang pribadi yang disita dan tidak berkaitan dengan perkara, serta membuka kembali garis polisi di lingkungan pesantren agar kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan normal.