Ahmad Doli Kurnia Usul Perppu Terkait Waktu Pembentukan Pansel KPU

Kroniq.id, Jakarta — Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan waktu pembentukan panitia seleksi atau pansel calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2027-2032. Menurutnya, proses seleksi tersebut perlu mempertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang saat ini masih dalam pembahasan.

Politikus Partai Golkar tersebut menilai bahwa pembentukan pansel pada saat ini berpotensi menimbulkan persoalan terkait aturan hukum yang akan digunakan untuk menyeleksi para calon penyelenggara pemilu. Ia menyatakan kurang setuju jika pansel dibentuk sekarang meskipun hal tersebut merupakan perintah undang-undang.

Doli menjelaskan bahwa KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan pelaksana undang-undang. Oleh karena itu, ia berpandangan proses seleksi seharusnya memperhatikan kemungkinan adanya perubahan ketentuan dalam revisi UU Pemilu yang ditargetkan rampung pada Maret 2027.

Sebagai langkah alternatif, Doli mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu terkait ketentuan seleksi penyelenggara pemilu. Perppu tersebut dinilai dapat menjadi acuan yang jelas bagi pansel dalam menjalankan tugasnya.

Namun, apabila pemerintah tidak menerbitkan perppu, ia mengusulkan agar tahapan seleksi diatur ulang menyesuaikan jadwal rampungnya undang-undang baru. Penilaian awal dapat difokuskan pada aspek integritas, intelektualitas, kepemimpinan, kesehatan, dan rekam jejak, sementara materi teknis sistem pemilu diuji pada tahap akhir.