Terkini
KRONIQ-IN LAW

DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Akhir 2026, Soroti Mekanisme dan Efek Jera

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi usul inisiatif DPR dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Sejumlah pihak, termasuk advokat dan pengamat, menekankan pentingnya aturan penyitaan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan upaya memiskinkan koruptor.

Kroniq News••14.23 WIB
Advokat Minta RUU Perampasan Aset Bisa Memiskinkan Koruptor: Beri Efek Jera

Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan,

Kredit foto: Nauval Pratama/kumparan

Kroniq.id, Jakarta — Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana untuk ditetapkan menjadi usul inisiatif dewan. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan pandangan tertulis dari seluruh fraksi partai politik dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa proses pembahasan berjalan dinamis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan substansi rancangan regulasi tersebut. Pimpinan Komisi III DPR RI memastikan bahwa pembahasan lanjutan bersama pemerintah akan segera digeber melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna mencapai target pengesahan.

(af)

For You

PILIHAN KRONIQ

Berita Terbaru

Komentar (0)

Jaga diskusi tetap sopan

Komentar ditinjau sebelum ditampilkan untuk publik.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.