DPR Dorong Pengkajian Undang-Undang Khusus Antiperundungan di Tengah Kasus Berulang

Kroniq.id, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai kebutuhan akan undang-undang khusus antiperundungan semakin mendesak di tengah berulangnya kasus perundungan anak yang terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, regulasi yang ada perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan penanganan dan pencegahan kekerasan dapat berjalan lebih optimal.

Pernyataan tersebut mengemuka menyusul sejumlah peristiwa perundungan yang melibatkan anak-anak di beberapa wilayah, seperti Tangerang Selatan dan Sampit. Berbagai kasus tersebut dinilai menunjukkan bahwa pola penanganan yang ada selama ini masih kerap bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika di lapangan.

Terkait wacana tersebut, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar berpandangan bahwa usulan pembentukan peraturan perundang-undangan khusus antiperundungan perlu dikaji secara komprehensif. Ia menyebutkan sejumlah regulasi perlindungan anak sebetulnya telah berlaku, namun aturan khusus dapat dipertimbangkan apabila ketentuan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi penanganan secara maksimal.

Menurut Fickar, beleid khusus tersebut dapat menjadi terobosan apabila menitikberatkan pada aspek pencegahan, pengawasan, serta penekanan tanggung jawab orang tua, pendidik, dan lingkungan. Kendati demikian, ia mengingatkan agar perumusan aturan baru dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan multitafsir atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berjalan.

Sebagai langkah lanjut, pihak legislatif berencana menggelar audiensi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat. Pertemuan tersebut diagendakan untuk memetakan persoalan serta menghimpun masukan guna menyusun peta jalan pembentukan regulasi antiperundungan.

DPR berharap langkah ini mampu memperkuat perlindungan bagi anak dan generasi muda dari berbagai bentuk kekerasan. Kehadiran negara dinilai penting tidak hanya dalam merespons setelah jatuh korban, tetapi juga melalui penguatan sistem pencegahan dari hulu hingga hilir.