DPR Wacanakan Penambahan Anggota KPU dan Bawaslu Jadi Sembilan Orang dalam Revisi UU Pemilu

Kroniq.id, Jakarta — Komisi II DPR RI membuka peluang untuk menambah jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di tingkat pusat dari yang sebelumnya tujuh orang menjadi sembilan orang. Usulan penataan kelembagaan tersebut menjadi salah satu poin yang tengah dikaji mendalam dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menjelaskan bahwa wacana penyesuaian jumlah komisioner tersebut didasarkan atas evaluasi pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi, beban kerja penyelenggara pemilu dinilai sangat tinggi dan kompleks, sehingga jumlah anggota yang ada saat ini dianggap kurang memadai untuk mengawal seluruh tahapan secara optimal.

Menurut Irawan, penambahan jumlah komisioner juga berkaitan erat dengan aspek manajemen penyelenggaraan pemilu di internal lembaga. Kompleksitas tugas menuntut kesiapsiagaan penuh para pimpinan, baik ketika mengurus persoalan di daerah maupun saat harus tetap siaga di kantor pusat.

Selain tingkat pusat, penyesuaian struktur keanggotaan penyelenggara pemilu juga berpotensi menyentuh tingkat daerah. Rencana rasionalisasi tersebut nantinya akan disesuaikan berdasarkan luas wilayah, kondisi geografis, serta jumlah pemilih di masing-masing provinsi maupun kabupaten dan kota.

Di samping wacana penambahan komisioner, Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu turut mengkaji opsi pemangkasan durasi rekrutmen penyelenggara pemilu. Proses seleksi yang sebelumnya memakan waktu sekitar enam bulan diusulkan untuk dipangkas menjadi dua hingga tiga bulan demi efisiensi tanpa mengorbankan kualitas.

Meski demikian, pihak legislatif menegaskan bahwa seluruh poin tersebut masih berada dalam tahap penjajakan awal dan bersifat dinamis. DPR dijadwalkan mulai mendengarkan masukan dari berbagai lembaga negara, pakar, serta akademisi guna memastikan asas partisipasi bermakna terpenuhi sebelum keputusan resmi diambil.