Komisi II DPR Libatkan Ratusan Kelompok Masyarakat dalam Pembahasan Revisi UU Pemilu

Kroniq.id, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum yang dibentuk Komisi II DPR RI berencana melibatkan sekitar 120 kelompok masyarakat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Kelompok tersebut mencakup berbagai pihak terkait penyelenggaraan pemilu mulai dari lembaga negara, pemerintah, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.

Anggota Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa ratusan kelompok tersebut telah diinventarisasi untuk diajak berkomunikasi baik melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun kunjungan langsung. Selain itu, Komisi II DPR juga berencana berkoordinasi dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi II DPR menargetkan penyusunan draf naskah akademik dan draf RUU Pemilu dapat rampung pada akhir Desember 2026 atau paling lambat awal Januari 2027. Setelah rampung di tingkat komisi, dokumen tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan sebagai usul inisiatif dewan dan dikirimkan kepada pemerintah.

Secara keseluruhan, proses pembahasan hingga pengesahan revisi UU Pemilu ditargetkan dapat tuntas paling lambat pada Maret 2027. Pembahasan ini mencakup berbagai isu strategis seperti sistem pemilu, penegakan hukum kepemiluan, hingga pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan.