Komisi III DPR Targetkan Pembahasan Substansi RUU Perampasan Aset Dimulai Pekan Depan

Kroniq.id, Jakarta — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadwalkan pembahasan substansi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset mulai berjalan pada pekan depan, tepatnya pada 5 November 2026. Hingga kini, panitia kerja masih mematangkan berbagai masukan dari kalangan pakar, advokat, organisasi sipil, hingga akademisi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI <link_placeholder>Ahmad Sahroni</link_placeholder> menyatakan bahwa pihaknya telah menghimpun masukan dari total 86 narasumber melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Rangkaian RDPU tersebut dijadwalkan berlangsung hingga awal November untuk memperkaya perspektif sebelum Panja menggelar rapat kerja khusus substansi regulasi.

"Semoga bisa lebih cepat sesuai yang dijanjikan oleh Pak Profesor Sufmi Dasco, itu tanggal 15 Desember. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Yang penting RDPU ini berjalan sampai nanti sampai tanggal 5 November," ujar <link_placeholder>Ahmad Sahroni</link_placeholder> di kompleks parlemen, Jakarta.

Meski proses penjaringan masukan masif dilakukan, <link_placeholder>Komisi III DPR dan Akademisi FHUI Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset</link_placeholder> menegaskan bahwa pihaknya belum mulai menyusun draf maupun membahas undang-undang tersebut secara pasal per pasal. Seluruh catatan dari narasumber masih dikaji secara mendalam guna memastikan regulasi yang dibentuk benar-benar menjawab kebutuhan nasional tanpa sekadar mengikuti tren global.

Dalam proses penyerapan aspirasi tersebut, sejumlah catatan krusial turut menjadi sorotan para legislator. Komisi III menekankan pentingnya penguatan aspek pengawasan terhadap aparat penegak hukum guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan wewenang, sekaligus memastikan aturan perampasan aset tidak menjadi alat kekuasaan yang berisiko memicu kriminalisasi.

Selain itu, sejumlah pandangan turut mengemuka terkait batasan objek serta mekanisme penindakan, termasuk penolakan terhadap gagasan perampasan harta pejabat yang tidak tercantum dalam LHKPN tanpa melalui mekanisme pembuktian yang adil. Seluruh masukan konstruktif tersebut selanjutnya akan disaring dan dirumuskan ke dalam draf resmi perundang-undangan.